Advertisement
Pemerintah Bakal Ganti Sertifikat Tanah dengan Serifikat Elektronik

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah bakal meluncurkan sertifikat elektronik atau sertifikat-el sebagai pengganti sertifikat kertas bukti pemilikan tanah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Advertisement
Berdasarkan salinan dokumen yang diterima JIBI, beleid tersebut diteken oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Sofyan Djalil pada 12 Januari 2021. Aturan tersebut juga telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana di hari yang sama. Ada 22 pasal yang mengatur tentang kebijakan sertifikat elektronik.
Pasal 1 ayat (1):
"Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik."
Sementara itu, pasal 1 ayat (2):
"Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."
"Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertifikat-el adalah Sertifikat yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik," tulis pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 1/2021 seperti dikutip, Rabu (3/1/2021).
Beleid itu juga mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik seperti tertuang dalam pasal 2 ayat (1).
Adapun, pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendaftaran tanah untuk pertama kali
b. pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik berupa data, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
Selanjutnya, pasal 6 mengatur penerbitan Sertipikat-el untuk pertama kali dilakukan melalui:
a. pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau
b. penggantian Sertipikat menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang sudah terdaftar.
"Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta penyimpanan daftar umum dan dokumen, dilaksanakan melalui Sistem Elektronik," tulis pasal 7.
Dikutip dari akun Twitter Kementerian Agraria dan Tata Ruang (@atr_bpn), pemerintah nantinya akan menyiapkan sistem dan aplikasi terintegrasi untuk sertifikat elektronik. Meski demikian, belum diketahui kapan sistem tersebut bakal diluncurkan.
"Halo #SobATRBPN setelah tahu Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan sertipikat tanah elektronik, pasti kalian penasaran kan seperti apa ya bentuknya? Isinya apa aja ya? Bedanya sama yang lama apa?
Sssttt dari pada penasaran yuk simak infografis berikut," tulis akun Twitter @atr_bpn seperti dikutip, Rabu (3/2/2021).
Halo #SobATRBPN setelah tahu Kementerian ATR/BPN akan meluncurkan sertipikat tanah elektronik, pasti kalian penasaran kan seperti apa ya bentuknya? Isinya apa aja ya? Bedanya sama yang lama apa?
— Agraria & Tata Ruang (@atr_bpn) February 1, 2021
Sssttt dari pada penasaran yuk simak infografis berikut#SertipikatTanahElektronik pic.twitter.com/QLxGRlq0l0
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement