Advertisement
Dugaan Korupsi, Tujuh Pejabat dan Staf BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung
Karyawan melintas di dekat logo BPJS Ketenagakerjaan/BP Jamsostek di Jakarta. - JIBI/Bisnis.com/Himawan L Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan masih ditangani Kejaksaan Agung.
Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa tujuh pejabat dan staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai saksi, Kamis (28/1/2021).
"Ada tujuh saksi, terdiri atas empat pejabat dan tiga staf," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Para saksi tersebut yakni inisial HKC selaku Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung BPJS Ketenagakerjaan, NAT selaku Deputi Direktur Bidang Pendapatan Tetap BPJS Ketenagakerjaan, PH selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan LP selaku Asisten Deputi Bidang Analisis Pasar Utang BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian DS selaku karyawan BPJS Ketenagakerjaan, TW selaku staf pada Deputi Direktur Bidang Keuangan, dan HSP selaku karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Leonard para saksi dimintai keterangan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung sudah naik status dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan surat penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.02/2021.
Jaksa penyidik telah menggeledah kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Selatan pada Senin (18/1) dan menyita sejumlah data serta dokumen. Sementara pemeriksaan saksi-saksi dimulai sejak Selasa (19/1).
"Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," katanya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
- Ditinggal Pengajian, Rumah Kosong di Sragen Terbakar, Rugi Ratusan Juta Rupiah
- Wah, Ada 1.000 Motif Batik Kuno hingga Kekinian dalam Pameran di Kauman Solo
- Volume Sampah di TPA Mojorejo Capai 200 Ton/Hari, Perluasan Lahan Masih Dikaji
- The Macz Man PSM Makassar kepada Suporter Persis Solo: Terima Kasih Saudaraku!
Advertisement
Suap Dana PEN, Eks Dirjen Kemendagri Divonis Penjara 6 Tahun
Dilaporkan ke Bawaslu, Anies Baswedan: Memang Ada?
Polisi Bongkar 10 Kasus Investasi Bodong, Ini Daftarnya!
Disebut Mengandung Pestisida, Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong
Advertisement
Gerindra Ungkap Cak Imin Paling Cocok Jadi Cawapres Prabowo
Eks Penyidik KPK Jadi Penasihat Hukum Ferdy Sambo, Ini Alasannya
Daftar Kasus Investasi Bodong yang Dibongkar Bareskrim Polri
Buntut Larangan Jilbab, 76 Orang Tewas dalam Unjuk Rasa di Iran
Advertisement
Amnesty Desak Polri Usut Pelaku Peretasan Data Awak Narasi TV
Tinggi 160 Cm Boleh Daftar, Cek Syarat Lengkap Jadi Taruna
Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Sambo
Shopee Kembali PHK Karyawan, Sekarang Giliran di Thailand
Hary Tanoe Bentuk Akademi untuk Tingkatkan Kualitas Politikus
Advertisement
Tok! Program Kompor Listrik Dibatalkan
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Pemanfaatan Tanah SG Boleh untuk Investasi, Ini Syaratnya..
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lukas Enembe Mengaku Punya Tambang Emas, KPK Ingin Dapat Laporan Resmi
- Syarat Calon Prajurit Diperlonggar, Fadli Zon Sentil Panglima TNI
- Banyak Warga Kabur Setelah Seruan Mobilisasi ke Ukraina, Rusia Tak Akan Tutup Perbatasan untuk Cegah Eksodus
- KPK Panggil Zumi Zola Terkait Dugaan Suap Pengesahan RAPBD Provinsi Jambi
- Tragis! Resesi Bikin Rakyat Inggris Kelaparan
- Ditugasi Megawati, Puan Akan Temui AHY Meski Demokrat dan PDIP Tak Akur
- Luhut Sebut Mulai 2035 Indonesia Setop Produksi Mobil Berbasis BBM
Advertisement
Advertisement
