Advertisement
Jokowi Minta BKKBN Pegang Kendali Penanganan Stunting
Kampanye visuan tentang pencegahan stunting. - Antara.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden RI Joko Widodo meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memegang kendali dalam pencegahan stunting atau gagal tumbuh anak di Tanah Air mulai saat ini.
"BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini," ujar Presiden dalam arahan di acara Rakornas Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara Jakarta, Kamis (28/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Bantul Bertekad Cegah Stunting, Ini Langkahnya
Presiden mengatakan BKKBN telah diputuskan menjadi ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting. Angka stunting yang 5 tahun lalu berada di angka 37 persen sudah turun menjadi 27,6 di 2019. Presiden mengingatkan target penurunan angka stunting di 2024 adalah menjadi 14 persen.
"Bukan angka mudah tapi saya meyakini kalau di lapangan dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit," jelas Presiden.
Kepala Negara menyampaikan bentuk konsolidasi anggaran dan program sudah didesain. BKKBN akan mendorong kementerian dan lembaga.
"Ini menjadi tugas bapak ibu semua karena persoalan stunting harus mendapat perhatian serius. Sekali lagi di 2019 masih 27,6 persen. Angka ini diperkirakan akan naik karena pandemi," jelasnya.
BACA JUGA : Ratusan Balita Stunting Masih Ditemukan di Kecamatan di Jogja
Presiden menekankan target 14 persen di 2024 bukan target mudah, namun jika dilakukan dengan kerja serius, berkoordinasi dan berkolaborasi maka penurunan stunting bisa dilakukan secara signifikan.
"Saya tegaskan karena yang memiliki infrastruktur organisasi sampai ke bawah adalah BKKBN, nanti kegiatan itu akan dikoordinasikan Menko PMK dan Ketua Pelaksananya adalah Kepala BKKBN," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
