Advertisement
Operasi SAR Dihentikan, KNKT Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air SJ-182
Tim patroli laut Bea Cukai dari Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tanjung Priok turut melakukan pencarian terhadap pesawat Sriwijaya Air SJ 182 tujuan Jakarta-Pontianak yang hilang kontak di sekitaran perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu (09/01). - Humas Bea Cukai
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Operasi SAR pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tak diperpanjang, namun Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menegaskan akan tetap melanjutkan pencarian perangkat kotak hitam (black box) berupa rekaman percakapan dalam kokpit (cockpit voice recorder/CVR).
Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengatakan demi tanggung jawab investigasi masih akan dilakukan pencarian CVR. Pencarian CVR juga masih akan dibantu oleh Kementerian Perhubungan, TNI/AL, dan Basarnas serta unsur lainnya yang menawarkan bantuan kepada KNKT.
Advertisement
Dia pun mengapresiasi kekompakan tim gabungan dan upaya penyelam yang berhasil menemukan perangkat kotak hitam sebelumnya berupa perekam data penerbangan (flight data recorder/FDR) dalam waktu hanya empat hari.
Baca juga: Operasi SAR Sriwijaya Air SJ-182 Dihentikan, Operasi Lanjutan Diserahkan KNKT
“Kami mohon doa semuanya dalam operasi lanjutan ini akan ada unsur bantuan SAR, jika kami menemukan bagian jasad korban akan segera melaporkan dan menindaklanjuti begitu ketemu. Dari tim DVI juga meski menemukan satu saja akan diproses. Jika melihat sesuatu akan diserahkan kepada Basarnas,” ujarnya, Kamis (21/1/2021).
Operasi SAR atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 resmi ditutup pada Kamis (21/1/2021) setelah mengalami perpanjangan sebanyak dua kali dan menyerahkan operasi lanjutan kepada KNKT.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengucapkan terima kasih atas kerja keras Tim Gabungan. Adapun, Basarnas telah melakukan operasi pencarian sejak jatuhnya SJ-182 pada 9 Januari 2021. Sejauh ini, sesuai ketentuan operasi telah dilakukan selama 7 hari dan diperpanjang selama dua kali masing-masing sebanyak 3 hari.
“Hari ini hari terakhir batas perpanjangan. Dengan berbagai pertimbangan kami menutup operasi SAR. Tapi kami tetap berupaya untuk dan menyerahkan ke KNKT untuk melakukan operasi lanjutan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
