18 Lokasi Jalan Batal Diaspal, Warga Demo di Balai Desa

Harianjogja.com, SRAGEN—Puluhan warga Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung, Sragen, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa di halaman balai desa setempat, Selasa (12/1/2021). Mereka meminta pertanggungjawaban kepala desa (kades) terkait batalnya pengaspalan 18 titik jalan pada 2020.

Warga berdatangan dengan membentangkan spanduk dan poster. Salah satu spanduk bertuliskan, ”Jogolah desaku, jangan dikhianiati.” Terdapat juga poster bertuliskan, “Yang jatuh itu pesawat Sriwijaya Pak Lurah, kenapa Rp570 juta ikut jatih.”

BACA JUGA: Seorang Bapak di Kulonprogo Laporkan Anak Kandungnya ke Polisi, Ini Sebabnya

Warga memprotes Kades Pengkok, Sugimin, karena tidak bisa merealisasikan pengaspalan 18 titik jalan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) senilai Rp570 juta pada APBD Sragen 2020. Dana tersebut akhirnya dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda) karena tidak bisa dibelanjakan. Warga menuntut sang kades mundur dari jabatannya jika tak mampu bertanggung jawab atas dikembalikannya BKK senilai Rp570 juta itu.

“Pada 30 November, BKK itu sebenarnya sudah masuk ke rekening desa. Seharusnya, proyek pengaspalan hotmix jalan itu terlaksana hingga akhir Desember. Namun, hingga Januari dan sudah berganti tahun, pekerjaan belum terlaksana, malah dana itu dikembalikan ke kasda,” ujar Sudarno, warga Pengkok RT 13, saat ditemui wartawan di lokasi.

Sudarno menyayangkan dana senilai Rp570 juta itu akhirnya dikembalikan ke kasda. Padahal, kondisi aspal jalan di perdukuhan di Desa Pengkok sudah banyak yang rusak sehingga mendesak untuk diperbaiki. “Sebagai warga biasa, kami berharap jalan itu segera diperbaiki. Kalau dana sudah ada, tapi jalan tak kunjung diperbaiki, itu artinya Pak Lurah tidak bisa bekerja. Sangat disayangkan dana itu kembali ke kasda,” ujar Sudarno.

BACA JUGA: 14 Tempat Usaha di Bantul Kena Tegur karena Langgar Pembatasan

Saat di depan balai desa terjadi aksi demo, sebagian warga mengikuti audiensi dengan kades. Audiensi itu juga dihadiri dua anggota DPRD Sragen yakni Sugiarto dan Hagung Susilo Bayu Aji. Kebetulan BKK senilai Rp570 juta itu cair melalui aspirasi yang dibawa oleh kedua politisi dari PDIP dan Gerindra tersebut. Hadir pula Camat Kedawung, Nugroho Dwi Wibowo.

Pada kesempatan itu, Sugiarto mengaku kecewa dengan dikembalikannya BKK senilai Rp570 juta itu ke kasda. Menurutnya, pengembalian BKK ke kasda menandakan kades tidak bisa bekerja. Dia menegaskan, BKK yang kembali ke kasda akan menjadi sisa lebih penggunaan anggara (silpa) yang menjadi sumber pendapatan pada APBD 2021. Oleh sebab itu, BKK itu tidak bisa ditarik kembali. “Kalau ada kendala seharusnya bisa direkayasa bagaimana baiknya. Yang jelas ini menandakan Pak Kades tidak bisa bekerja,” sesalnya.

Sementara itu, Sugimin sempat menemui warga yang berunjuk rasa di depan balai desa. Dia meminta maaf atas dikembalikannya BKK ke kasda karena proyek perbaikan jalan tidak bisa direalisasikan. Dia mengaku siap bertanggung jawab atas gagalnya perbaikan jalan di 18 titik tersebut. “Insyaallah siap [bertanggung jawab]. Yang penting sekarang masyarakat semua guyub rukun. Yang sudah ya sudah, yang belum mari sama-sama lebih hati-hati. Ini jadi catatan saya pribadi dan perbaikan di tahun berikutnya,” jelas Sugimin kepada warga yang berunjuk rasa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Solopos