Advertisement
Faktor Usia, Wapres Ma'ruf Tidak Memungkinkan Divaksin

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pada tahap pertama ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin diperkirakan tidak akan mendapatkan vaksin Covid-19 karena faktor usia Ma'ruf lah yang menjadi pertimbangannya.
Juru bicara Ma'ruf, Masduki Baidlowi, mengatakan saat ini Ma'ruf menginjak usia 77 tahun. Karena itu menurutnya tidak mungkin kalau Ma'ruf langsung mendapatkan vaksin Sinovac.
Advertisement
"Karena kondisi usia Pak Wapres di atas 60 tahun, jadi tidak memungkinkan untuk divaksin dengan vaksin yang ada sekarang, Sinovac," kata Masduki saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).
Ma'ruf pun dimungkinkan akan mendapatkan vaksin Covid-19 di luar Sinovac yang didatangkan dari China tersebut. Itupun masih harus dicocokan dengan kriteria kesehatan Ma'ruf.
Baca juga: Peringatan 75 Tahun Jogja Kota Republik Menggugah Semangat Generasi Muda
"Mungkin nanti di tahap berikutnya kalau ada vaksin yang sesuai dengan kriteria kondisi pak Wapres," tuturnya.
Berbeda dengan Ma'ruf, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kalau dirinya akan menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19.
Vaksinasi Covid-19 kepada Jokowi akan dilakukan apabila sudah ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait vaksin Covid-19 tersebut.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan Bantuan Modal Kerja senilai Rp 2,4 juta kepada pedagang, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/12/2020).
"Saya sudah menyampaikan, saya nanti yang akan divaksin pertama kali, jadi di Indonesia saya yang pertama kali akan divaksin," tegas Jokowi.
Baca juga: Sejumlah Sekolah di Sleman Ini Dinilai Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka dengan Prokes
Jokowi menyatakan hal itu untuk meyakinkan pedagang dan publik bahwa vaksinasi Covid-19 aman diberikan jika sudah ada izin BPOM.
"Untuk menunjukkan divaksin tidak apa-apa, sehingga kalau nanti sudah divaksin artinya kita sudah kembali normal lagi," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement