Dikritik Tingginya Anggaran Kemenhan, Ini Jawaban Jubir Prabowo

Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak berkomentar ihwal anggapan bahwa anggaran pertahanan pada 2021 terlampau tinggi.

Dia mengatakan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih relatif kecil jika dibandingkan negara-negara lainnya. Melalui akun Twitternya, Dahnil menjelaskan bahwa belanja pertananan sejatinya dibagi kepada lima institusi yaitu Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan.

BACA JUGA : Anak Buah Prabowo Ini Mengaku Suka Geblek karena Bikin 

“Di mana Menhan sebagai PA [pengguna anggaran]-nya. Jadi dengan jumlah sebesar itu relatif masih kecil dibandingkan dengan yang lain. Apalagi dibandingkan dengan negara lain belanja pertahanan kita masih sangat kecil,” kata Dahnil dikutip Senin (4/1/2021).

Komentar Dahnil sejatinya mengomentari warganet yang mempertanyakan tingginya anggaran pertahanan pada 2021. Netter tersebut meretweet cuitan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik.

“Selamat pagi, akal sehat. Kenapa dalam masa wabah penyakit ini, pemerintah justru mendahulukan duit untuk pertahanan/keamanan dan infrastruktur daripada kesehatan,” cuitnya.

BACA JUGA : Prabowo dan Putranya Temui Jokowi di Gedung Agung Jogja

Dalam cuitannya, Rachland juga menampilkan tabel daftar anggaran belanja kementerian pada 2021. Dari data tersebut, Kementerian Pertahanan berada di urutan kedua anggaran belanja terbanyak yaitu Rp137 triliun atau 16 persen dari total APBN.

Urutan pertama masih dicatat Kementerian PUPR sebanyak Rp150 triliun atau 18 persen dari total APBN. Adapun, posisi ketiga adalah anggaran Polri Rp112 triliun atau 13 persen dari total APBN. Apabila dijumlahkan anggaran Pertahanan dan Polri, maka anggaran belanja pertahanan dan keamanan mencapai Rp303,8 triliun pada 2021.

BACA JUGA : Fahri Hamzah Ungkap Kekecewaannya terhadap Prabowo 

Rachland juga menyinggung sikap pemerintah yang dinilai bertolak belakang karena di satu sisi menyatakan fokus untuk menangani wabah Covid-19, tapi di sisi lain justru anggaran infrastruktur, TNI dan Polri yang malah meroket.

"Anggaran infrastruktur naik 98% dari anggaran tahun 2020. Anggaran untuk TNI naik 16% dan polisi 21%. Kesehatan naik juga, tapi cuma 7%. Memangnya angka terinfeksi dalam wabah penyakit ini sudah melandai? Infrastrukfur, TNI dan Polri meroket. Begini bisa dibilang fokus pada menangani wabah penyakit?" ujar Rachland.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia