Pemerintah Siapkan Rp110 Triliun untuk Bansos pada 2021

Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Pusat menganggarkan Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial pada 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerinci sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang bakal disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan.

Jokowi mengatakan anggaran sebesar Rp28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta KPM selam empat triwulan. Sementara, untuk bansos tunai pemerintah pusat menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama Januari hingga April 2021.

"Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun," kata Jokowi dalam dalam Rapat Terbatas ihwal Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka pada Selasa (29/12/2020).

Di sisi lain, Jokowi menggarisbawahi agar bansos tersebut segera disalurkan di Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.

"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat sudah dapat dimulai pada pekan pertama Januari 2021.

“Saya ingin sampaikan sesuai dengan intruksi presiden, Minggu Pertama Bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa? karena itu akan membantu perekonomian daerah supaya tidak turun,” kata Risma selepas Ratas tersebut.

Bansos itu diharapkan dapat mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat. Misalkan, Risma menghitung, bansos untuk sembako itu rata-rata Rp3,76 triliun sebulan. Lalu dibagikan kepada 500 daerah maka ada sekitar Rp60 miliar di daerah.

“[Uang Bansos] itu berputar untuk kebutuhan pokok artinya akan ada perputaran uang besar di daerah,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat memutuskan untuk menurunkan target keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai pada tahun 2021 menjadi sekitar 18 juta KK atau turun sebanyak 2 juta KK dari tahun sebelumnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia