Advertisement
Pemerintah Siapkan Rp110 Triliun untuk Bansos pada 2021

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah Pusat menganggarkan Rp110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial pada 2021.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerinci sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang bakal disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200 ribu per bulan.
Advertisement
Jokowi mengatakan anggaran sebesar Rp28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta KPM selam empat triwulan. Sementara, untuk bansos tunai pemerintah pusat menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama Januari hingga April 2021.
"Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama 6 bulan ini Rp3,78 triliun," kata Jokowi dalam dalam Rapat Terbatas ihwal Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 di Istana Merdeka pada Selasa (29/12/2020).
Di sisi lain, Jokowi menggarisbawahi agar bansos tersebut segera disalurkan di Januari. Dengan demikian, bansos diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi.
"Saya sudah sampaikan ini pada Pak Menko tapi ini ada Bu Mensos, Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Menteri Sosial Tri Rismaharani atau Risma memastikan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat sudah dapat dimulai pada pekan pertama Januari 2021.
“Saya ingin sampaikan sesuai dengan intruksi presiden, Minggu Pertama Bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat bantuan. Kenapa? karena itu akan membantu perekonomian daerah supaya tidak turun,” kata Risma selepas Ratas tersebut.
Bansos itu diharapkan dapat mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat. Misalkan, Risma menghitung, bansos untuk sembako itu rata-rata Rp3,76 triliun sebulan. Lalu dibagikan kepada 500 daerah maka ada sekitar Rp60 miliar di daerah.
“[Uang Bansos] itu berputar untuk kebutuhan pokok artinya akan ada perputaran uang besar di daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat memutuskan untuk menurunkan target keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai pada tahun 2021 menjadi sekitar 18 juta KK atau turun sebanyak 2 juta KK dari tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement