Advertisement
Pengamat Sarankan Sengketa Lahan PTPN-Rizieq Diselesaikan secara Hukum
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. - ANTARA FOTO /Arif Firmansyah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanagara, Jakarta, Ahmad Redi mengatakan sebaiknya sengketa lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Rizieq Shihab diselesaikan secara hukum.
"Penyelesaian sengketa hak atas tanah sebaiknya diselesaikan ke pengadilan untuk memastikan siapa yang secara hukum memiliki hak atas tanah tersebut," kata Ahmad Redi di Jakarta, Selasa.
Advertisement
Lahan seluas 30,91 hektare di Desa Kuta, Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang dibangun pesantren menjadi objek sengketa antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.
BACA JUGA : Ponpes Rizieq Shihab Digusur PTPN, FPI Tuntut Ganti Rugi
Menurut Ahmad Redi, jalur hukum harus ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. "Jalur hukum mesti ditempuh karena klaim dua pihak ini mesti diuji atau dinilai kepastian hukumnya oleh pengadilan," katanya.
Dia menjelaskan dalam hukum agraria, siapa yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah, ialah yang berhak atas tanah tersebut.
"Silakan bukti-bukti berupa surat tanah misal sertifikat HGU, hak milik, dokumen tertulis lainnya, termasuk saksi-saksi dihadirkan di persidangan pengadilan negeri," ucapnya.
Sementara itu, Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai mekanisme hukum dapat ditempuh jika upaya mediasi tidak mencapai titik temu.
BACA JUGA : Berdiri di Lahan BUMN, Ponpes Milik Rizieq Shihab Digusur
Dia menyarankan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan profesional dan proporsional agar tidak menimbulkan kontroversi.
"Masing-masing pihak dapat menggunakan dokumen surat-surat dan saksi-saksi yang menunjukkan bahwa memiliki hak atas tanah tersebut. Bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menilai pihak yang paling berhak atas tanah tersebut," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bocah 9 Tahun Meninggal Dunia Akibat Ledakan Petasan di Semarang
Pemerintah Dorong Pemudik WFH untuk Hindari Puncak Arus Balik
Arus Mudik Lebaran 2026 Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Pemerintah Matangkan Rencana WFH 1 Hari dalam Sepekan
Advertisement
Prabowo Buka Opsi Tim Independen Usut Kasus Penyiraman Air Keras
Volume Kendaraan di Tol Jogja-Solo Melonjak hingga 54%
Prabowo Malam Takbiran di Sumut, Salat Id di Aceh
Komnas HAM Dorong Kasus Penyiraman Air Keras Masuk Peradilan Umum
Korlantas Hentikan One Way Nasional KM 70 hingga Kalikangkung
Advertisement
Bos Djarum Akan Dimakamkan di Rembang
Idulfitri Jadi Kesempatan Baik Saling Hargai Perbedaan
Timteng Memanas, Pemerintah Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji
Prabowo Anggap Penyiraman Air Keras sebagai Aksi Terorisme
Polri Evaluasi Pemberlakuan One Way Nasional
Advertisement
Prabowo Sentil Mobil Dinas Gubernur Rp8 Miliar
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tarif KRL Jogja Solo Tetap Flat Delapan Ribu Rupiah Sepanjang Jumat
- KRL Palur Jogja Berangkat Pagi Mulai Jam 4.55 WIB pada 20 Maret 2026
- Jadwal Lengkap KA Bandara YIA Jumat 20 Maret 2026
- Maxride Apresiasi 20 Driver Terbaik di Jogja, Dorong Kualitas Mitra
- Hasil Liga Europa: Nottingham Forest dan Celta Vigo ke Perempat Final
- KAI Siapkan Empat Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Jumat Ini
- Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Dominasi Seluruh Kabupaten di DIY
Advertisement
Advertisement
