PKS Bidik Suara Rakyat yang Kecewa dengan Jokowi

Ahmad Syaikhu Presiden PKS / Istimewa
27 Desember 2020 14:57 WIB Setyo Aji Harjanto News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan kepada jajaran partainya bahwa dalam Munas PKS beberapa waktu lalu PKS menargetkan capaian kursi di Pemilihan Legislatif 2024 sebanyak 15 persen. Hal ini disampaikan Syaikhu dalam pidato pada Musyawarah Wilayah V Serentak PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKSTV, Minggu (27/12/2020).

"Target capaian legislatif nasional 2024 minimal 15 persen dan juga ikut serta dalam mengusung kader PKS sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024," kata Syaikhu.

BACA JUGA : Sikap Resmi PKS di Pilkada Bantul Belum Jelas

Dia mengingatkan bahwa target tersebut bukanlah hal yang mustahil, namun bukan juga sesuatu yang ringan. Untuk itu, dia meminta agar seluruh pengurus PKS menjadikan Munas sebagai acuan dalam merumuskan program kerja kedepannya.

"Ini bukan sesuatu yang ringan tapi bukan sesuatu yang mustahil, saya minta bagi pengurus di pusat wilayah dan daerah menjadikan munas sebagai acuan dalam rumuskan proker kedepan," ujarnya.

Dia pun mengungkit survei litbang Kompas pada Oktober 2020 yang menyebut terdapat sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Suara itu, kata Syaikhu, harus dipastikan mampu berlabuh ke PKS. Menurut dia, hal tersebut adalah momentum untuk mewujudkan target kemenangan partainya.

BACA JUGA : PKS DIY Siap Menangkan 3 Paslon yang Diusung meski 

"Itu bukan angka yang kecil, suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS. Harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar, ini momentum membuat PKS sebagai partai yang semakin besar semakin dicintai dan mendapat kepercayaan publik secara luas. Dengan kerja keras bersama Insya Allah 2024 adalah momentum kemenangan Partai Keadilan Sejahtera," paparnya.

Adapun, pada hari ini, PKS melakukan proses suksesi dan konsolidasinya dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020.

Muswil dan Musda dilaksanakan virtual dan secara serentak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia