Advertisement
PKS Bidik Suara Rakyat yang Kecewa dengan Jokowi
Ahmad Syaikhu Presiden PKS / Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengingatkan kepada jajaran partainya bahwa dalam Munas PKS beberapa waktu lalu PKS menargetkan capaian kursi di Pemilihan Legislatif 2024 sebanyak 15 persen. Hal ini disampaikan Syaikhu dalam pidato pada Musyawarah Wilayah V Serentak PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKSTV, Minggu (27/12/2020).
"Target capaian legislatif nasional 2024 minimal 15 persen dan juga ikut serta dalam mengusung kader PKS sebagai Capres dan Cawapres di Pilpres 2024," kata Syaikhu.
Advertisement
BACA JUGA : Sikap Resmi PKS di Pilkada Bantul Belum Jelas
Dia mengingatkan bahwa target tersebut bukanlah hal yang mustahil, namun bukan juga sesuatu yang ringan. Untuk itu, dia meminta agar seluruh pengurus PKS menjadikan Munas sebagai acuan dalam merumuskan program kerja kedepannya.
"Ini bukan sesuatu yang ringan tapi bukan sesuatu yang mustahil, saya minta bagi pengurus di pusat wilayah dan daerah menjadikan munas sebagai acuan dalam rumuskan proker kedepan," ujarnya.
Dia pun mengungkit survei litbang Kompas pada Oktober 2020 yang menyebut terdapat sekitar 52,5 persen masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.
Suara itu, kata Syaikhu, harus dipastikan mampu berlabuh ke PKS. Menurut dia, hal tersebut adalah momentum untuk mewujudkan target kemenangan partainya.
BACA JUGA : PKS DIY Siap Menangkan 3 Paslon yang Diusung meski
"Itu bukan angka yang kecil, suara rakyat yang tidak puas tersebut harus dipastikan mampu berlabuh di PKS. Harapan masyarakat terhadap PKS sangat besar, ini momentum membuat PKS sebagai partai yang semakin besar semakin dicintai dan mendapat kepercayaan publik secara luas. Dengan kerja keras bersama Insya Allah 2024 adalah momentum kemenangan Partai Keadilan Sejahtera," paparnya.
Adapun, pada hari ini, PKS melakukan proses suksesi dan konsolidasinya dengan menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) pada 27 Desember 2020 dan Musyawarah Daerah (Musda) pada 28 Desember 2020.
Muswil dan Musda dilaksanakan virtual dan secara serentak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
