Advertisement
Beredar Telegram Ormas FPI & FUI Dibubarkan Pemerintah
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (kedua kanan) menyapa massa yang menyambutnya di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Beredar telegram pembubaran sejumlah ormas oleh pemerintah antara lain FPI dan FUI.
Di saat pentolan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditahan di Mapolda Metro Jaya sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan (Prokes), beredar pula surat telegram ber STR/965/XII/IPP.3.1.6./2020 tertandatangan Wakabaintelkam Polri, Irjen Suntana.
Advertisement
Surat tersebut ditulis salah satunya ormas Front Pembela Islam atau FPI secara sah tidak diperbolehkan untuk beraktivitas.
Telegram tersebut tertanggal 23 Desember 2020.
Dituliskan dalam telegram yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perppu mengenai pembubaran ormas.
Mengacu pada Perppu tersebut, dalam telegram dituliskan pembubaran ormas menjadi kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ormas yang tidak sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan aturan yang berlaku di NKRI.
Tak hanya FPI, ada lima ormas lainnya yang disebut dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas.
Kelima ormas itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhit (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Forum Umat Islam (FUI).
"Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya," demikian penggalan tulisan yang ada di surat tersebut seperti dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
Surat telegram Polri larangan FPI beraktivitas
Adapun untuk menguji kebenaran surat telegram tersebut, Suara.com mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Argo belum membenarkan terkait surat telegram yang beredar luas tersebut.
"Saya belum monitor," ucap Argo, Kamis (24/12/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Respons IMF, Menkeu Fokus Tutup Kebocoran Pajak
MKD DPR Pastikan Proses Adies Kadir Jadi Hakim MK Sesuai Aturan
THR ASN Mulai Cair Awal Ramadhan, Anggaran Rp55 Triliun
Pagar Rumah Jusuf Kalla Ditabrak Mobil, Diduga Pengemudi Mabuk
Advertisement
KPK Ungkap Rp5 Miliar dalam Lima Koper Disimpan di Safe House
Vape Disebut Pintu Masuk Narkoba, Ini Penjelasan BNN
Tak Terpusat di Tol, Pantura dan Pansela Bisa Jadi Alternatif Mudik
Kasus Anak Mengakhiri Hidup Jadi Alarm Perlindungan Anak
80 Negara Tekan Israel Hentikan Ekspansi Tepi Barat
Advertisement
Skandal Chifagate, Presiden Peru Jose Jeri Dimakzulkan
Gas Tertawa Meledak, Lima Remaja Tewas dalam Kebakaran Apartemen
Arab Saudi dan Iran Awali Ramadan 1447 H di Hari yang Berbeda
Awal Puasa Ramadan 1447 H Berbeda, Menag Minta Tetap Rukun
Prabowo di Washington DC, Bahas ART dan KTT BoP
Advertisement
Semarang-Purwodadi Lumpuh Akibat Banjir Grobogan, Ini Jalur Alternatif
Berita Pilihan
Advertisement
Anggaran Turun, Kota Jogja Hanya Rehab Satu Sekolah pada 2026
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag DIY Gelar Pengamatan Hilal di Bantul, Ini Hasilnya
- Penyintas Banjir Aceh Tengah Pilih Pulang Jelang Ramadan
- Awal Ramadhan 1447 H Diprediksi 19 Februari 2026
- Hasil Sidang Isbat, Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H 19 Februari
- Angkutan Lebaran 2026, Menhub Siapkan 5 Jalur Merak-Bakauheni
- Target 19 Juta Lapangan Kerja, Menaker: Ini Kolaborasi
- SPT Tahunan 2026 Ramadan, DJP Wanti-wanti Lonjakan Lapor
Advertisement
Advertisement
