Advertisement
Beredar Telegram Ormas FPI & FUI Dibubarkan Pemerintah
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (kedua kanan) menyapa massa yang menyambutnya di Petamburan, Jakarta, Selasa (10/11/2020). - ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Beredar telegram pembubaran sejumlah ormas oleh pemerintah antara lain FPI dan FUI.
Di saat pentolan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditahan di Mapolda Metro Jaya sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan (Prokes), beredar pula surat telegram ber STR/965/XII/IPP.3.1.6./2020 tertandatangan Wakabaintelkam Polri, Irjen Suntana.
Advertisement
Surat tersebut ditulis salah satunya ormas Front Pembela Islam atau FPI secara sah tidak diperbolehkan untuk beraktivitas.
Telegram tersebut tertanggal 23 Desember 2020.
Dituliskan dalam telegram yang beredar bahwa Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Perppu mengenai pembubaran ormas.
Mengacu pada Perppu tersebut, dalam telegram dituliskan pembubaran ormas menjadi kebijakan pemerintah dalam menangani permasalahan ormas yang tidak sesuai dengan pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan aturan yang berlaku di NKRI.
Tak hanya FPI, ada lima ormas lainnya yang disebut dilarang oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas.
Kelima ormas itu yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), Jamaah Ansarut Tauhit (JAT), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Forum Umat Islam (FUI).
"Secara sah tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas organisasinya," demikian penggalan tulisan yang ada di surat tersebut seperti dikutip Suara.com, Kamis (24/12/2020).
Surat telegram Polri larangan FPI beraktivitas
Adapun untuk menguji kebenaran surat telegram tersebut, Suara.com mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Argo belum membenarkan terkait surat telegram yang beredar luas tersebut.
"Saya belum monitor," ucap Argo, Kamis (24/12/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Apabila Terjadi Perang Dunia III, Indonesia Masuk Dalam Daftar Negara Aman
KPK Usut Komunikasi Pembelian Lahan untuk JTTS di Lampung
24 Orang Tewas, 370 Rudal Iran Hujani Israel Selama Operasi Rising Lion
Rupiah Hari Ini, Dibuka di Level Rp16.301 per Dolar AS
Advertisement
WNI di Iran, Israel Tetap Aman di Tengah Eskalasi Konflik
Kecelakaan Balon Udara di Turki, Kemlu RI: Ada 12 WNI Mengalami Luka-luka
Advertisement
Diserang OTK, Prajurit TNI Gugur Ditembak dan Dibacok di Yuhukimo Papua
Imbas Perang, Puluhan WNI Tertahan di Israel dan Iran
Mendes PDT Minta Pemuda Ikut Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih
Korupsi Rp377 Miliar, Dirut Indofarma Arief Pramuhanto Divonis 10 Tahun Penjara
DPR RI Dorong Pemerintah Indonesia Aktif Redakan Ketegangan Iran-Israel
Advertisement
Berita Pilihan
- Apabila Terjadi Perang Dunia III, Indonesia Masuk Dalam Daftar Negara Aman
- KPK Usut Komunikasi Pembelian Lahan untuk JTTS di Lampung
- 24 Orang Tewas, 370 Rudal Iran Hujani Israel Selama Operasi Rising Lion
- Dukung Program 3 Juta Rumah, Danantara Minta Himbara Kucurkan Rp130 Triliun
- WNI di Iran, Israel Tetap Aman di Tengah Eskalasi Konflik
Advertisement
Pemkot Jogja Fasilitasi ABK yang Tidak Tertampung di SMP Negeri ke Sekolah Swasta dengan JPD Inklusi
Advertisement
Destinasi Wisata Puncak Sosok Bantul Kini Dilengkapi Balkon KAI
Advertisement
Berita Populer
- BPS Sebut Harga Beras Terus Naik di Beberapa Kabupaten/Kota pada Minggu Kedua Juni 2025
- Trump Nyatakan Ada Kemungkinan AS Bisa Terlibat Dalam Konflik Israel-Iran
- Indonesia Berharap Dukungan Belanda untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa
- Perang Iran-Israel Bisa Menyeret AS ke PD III
- Iran Klaim Mampu Melumpuhkan Pertahanan Udara Israel, Ini Rahasianya
- Prabowo Bakal Bangun 1 Juta Unit Rumah Susun di Tahun Pertama Pemerintahannya
- Rumah Bersubsidi Khusus Gen Z Bakal Dibangun di Wilayah Perkotaan
Advertisement
Advertisement
