Pemberdayaan Masyarakat dan Semangat Pembangunan Indonesia
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Ingat pesan ibu, cuci tangan dengan sabun./Antara
Harianjogja.com, MANADO--Personel TNI dan Polri di Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, membagikan masker kepada masyarakat di Desa Rarange dan Desa Kordakel, Senin, untuk mencegah penyebaran COVID-19 di darah perbatasan NKRI.
Bhabinkamtibmas Desa Rarange dan Kordakel, Brigadir Andika Amisi, mengatakan pembagian 100 masker dilakukan kepada masyarakat di kedua desa tersebut maupun pengendara kendaraan roda dua dan empat.
"Pembagian masker yang dilakukan bersama-sama TNI Polri dan relawan desa itu, juga dilakukan kepada penjual dan pengunjung pasar Desa Rarange," katanya, Senin (21/12/2020).
Selain pembagian masker, personel TNI-POLRI terus mengedukasi warga masyarakat untuk terus mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 menjelang perayaan Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021.
Masyarakat diimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Masyarakat juga diimbau tidak mengadakan pesta kembang api dan arak-arakan kendaraan bermotor di jalan raya yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang,
Imbauan tersebut agar terjaminnya kesehatan dan Kamtibmas yang kondusif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Pemberdayaan masyarakat menjadi strategi penting transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 melalui kolaborasi dan pendampingan berkelanjutan.
Korban gempa NTT M7,7 bertambah menjadi 68 orang. BNPB juga mencatat 213 orang luka-luka hingga Senin, 17 Agustus 2026.
Bagi Astra, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi pengingat
Gempa NTT berdampak pada sejumlah infrastruktur, termasuk Pulau Rinca dan Padar. Pemerintah masih mendata kerusakan dan nilai kerugian.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup dimaknai sebagai kedaulatan semata
DPRD Kota Jogja menyoroti warga desil 6 yang sulit mengakses bansos dan mendorong Pemkot Jogja mempertimbangkan kondisi ekonomi riil.