Advertisement
Nakes Meninggal Terus Berjatuhan, IDI Minta Pemerintah Buka Data Pasien Covid-19 Sebenarnya
Ilustrasi mayat - Ist/Okezone
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Transparansi terkait dengan data pasien Covid-19 dinilai dapat mencegah kematian tenaga medis.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta pemerintah membuka data pasien Covid-19. Menurut IDI, hal tersebut dapat mencegah kematian tenaga kesehatan karena virus Corona.
Advertisement
Ketua Umum IDI, dr Daeng M Faqih mengatakan, transparansi data penting untuk mempermudah deteksi penyakit dan menurunkan tingkat kematian tenaga kesehatan.
"Kami ingin pemerintah membuka data lengkap pasien Covid-19, karena ini untuk memudahkan deteksi. Kalau data ini tidak dibuka maka deteksi kesulitan, dan identifikasi kepada siapa yang tertular akan sulit dideteksi," ujar Daeng dalam pernyataannya pada acara webinar 'Tetap Lindungi Tenaga Medis dari Covid-19', Rabu (16/12/2020).
Menurutnya, maksud untuk pemerintah agar transparansi data pasien Covid-19 bukan berarti disampaikan secara terbuka kepada publik atau masyarakat, melainkan hanya diberikan kepada tenaga kesehatan terkait.
"Dengan identifikasi yang tidak dibuka dengan baik petugas kesehatan tidak mengerti siapa yang sakit, siapa yang tidak, sehingga petugas kesehatan banyak yang tertular dari orang-orang yang datang ke fasilitas kesehatan," jelas dia.
Dia menegaskan, bila pemerintah membuka data kasus Covid-19, maka penularan Covid-19 bisa segera dicegah.
Selain itu, tingkat penularan Covid-19 di fasilitas kesehatan dan tenaga medis juga dapat ditekan.
Padahal sejak Indonesia menyatakan adanya pandemi Covid-19, IDI bersama sejumlah organisasi profesi kesehatan lainnya telah meminta pemerintah membuka data kasus Covid-19.
Namun, pemerintah menolak dengan alasan khawatir menimbulkan kegaduhan.
"Pemerintah mempertimbangkan terjadi sedikit ricuh kalau data dibuka. Padahal maksud kami bukan dibuka secara umum tapi dibuka ke petugas-petugas terkait agar semua bisa terdeteksi," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Hari Pertama MPLS di SMPN 1 Banguntapan Dimulai dengan Penyerahan Simbolis Siswa Baru
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
