Advertisement

Jokowi Sebut Kejaksaan Jadi Aktor Kunci Penyelesaian HAM Masa Lalu

Aprianus Doni Tolok
Senin, 14 Desember 2020 - 13:47 WIB
Sunartono
Jokowi Sebut Kejaksaan Jadi Aktor Kunci Penyelesaian HAM Masa Lalu Presiden Joko Widodo saat membukasidang kabinet paripurna untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/9 - 2020) - Youtube Setpres

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting dalam penuntasan masalah hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Hal itu disampaikan Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat kerja Kejaksaan RI di Istana Negara, Senin (14/12/2020).

"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan. Kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu," kata Jokowi.

Advertisement

Dalam menuntaskan masalah HAM, Kejaksaan juga diminta untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya terutama Komnas HAM.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan para insan Kejaksaan untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

“Kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Sekali lagi, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Kiprah kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia, di mata rakyat dan di mata internasional,” ujar Jokowi.

Tanpa Kejaksaan yang bersih dan dipercaya, imbuhnya, satu pondasi penting pembangunan nasional akan rapuh. Oleh sebab itu, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan.

Kepala Negara juga meminta pengawasan dan penegakkan disiplin internal di lingkungan Kejaksaan terus diperkuat. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas,” tutur Jokowi.

BACA JUGA : Dituding Boneka Cendana, Ini Bantahan Komnas HAM 

Lebih lanjut, dia menilai pembenahan dari hulu sampai hilir di internal Kejaksaan dan dalam relasi dengan lembaga penegak hukum lain harus terus diefektifkan.

Adapun, dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan diminta untuk bisa meningkatkan pengembalian aset kepada negara.

“Tadi disampaikan Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih Rp19 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya,” paparnya.

Namun, sambung Jokowi, penegakkan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat yang menghambat percepatan dan inovasi, termasuk yang menyangkut penggunaan APBN.

Menurutnya, APBN harus dibelanjakan secara cepat dan tepat untuk kepentingan rakyat guna membawa negara keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

alt

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang

Kulonprogo
| Sabtu, 12 Juli 2025, 12:57 WIB

Advertisement

alt

Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism

Wisata
| Sabtu, 12 Juli 2025, 11:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement