OJK Atur Ulang Keringanan Cicilan Kredit Bank Hingga 2022
Ilustrasi. - Freepik Harianjogja.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbarui aturan mengenai aturan pemberian keringanan cicilan bagi nasabah bank melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020.
Beleid terbaru ini merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
Dengan kebijakan terbaru ini maka stimulus restrukturisasi atau keringanan cicilan akan berlaku sampai dengan tenggat 31 Maret 2022.
Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun. Jumlah ini mencakup 7,5 juta debitur. Perinciannya terdiri dari debitur UMKM sebanyak 5,8 juta serta 1,7 juta debitur non UMKM.
Dalam penjelasannya, OJK menyebutkan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai stimulus covid di sektor perbankan dikeluarkan setelah mencermati dampak ekonomi berkaitan penyebaran pandemi yang masih berlanjut secara global maupun domestik. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.
Berdasarkan pernyataan tertulis yang disampaikan OJK, Jumat (11/12/2020) pokok-pokok pengaturan dalam beleid keringanan cicilan ini, antara lain mencakup:
- Penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan s.d Rp10 miliar;
- Penetapan kualitas kredit/pembiayaan menjadi Lancar setelah direstrukturisasi; dan
- Pemisahan penetapan kualitas untuk kredit/pembiayaan baru.
Adapun, dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.
Penyesuaian pengaturan antara lain juga meliputi:
- Bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha; membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan; mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit/pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.
- Ketentuan restrukturisasi; kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi BUK/BUS/UUS; Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit/pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan Bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.
- Bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran COVID-19 yang terdiri atas: BUK yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100% (seratus persen) menjadi 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
Kemudian BUK atau BUS dapat menyediakan dana pendidikan kurang dari 5 persen dari anggaran pengeluaran sumber daya manusia untuk tahun 2020 dan 2021. BUK, BUS, atau UUS dapat menetapkan kualitas agunan yang diambil alih yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 berdasarkan kualitas agunan yang diambil alih posisi akhir bulan Maret 2020.
Di samping itu, BUK atau BUS yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 dapat tidak memenuhi capital conservation buffer sebesar 2,5 persen dari aset tertimbang menurut risiko. Penerapan kebijakan dimaksud harus berdasarkan persetujuan OJK.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
