Advertisement
Jelang Pencoblosan, Masyarakat Diimbau Gunakan Hak Pilih Secara Bijak
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-- Yogyakarta Executive Watch (YEW) mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak pada pelaksanaan Pilkada yang digelar Rabu (9/12/2020). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini juga mendesak kepada lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian terkait sejumlah dugaan kecurangan proses Pilkada dengan mendompleng program pemerintah.
Ketua YEW Fajar Mulia mengungkapkan pernyataan resmi yang dikeluarga detik-detik jelang pencoblosan tersebut bukan untuk mendiskreditkan paslon yang berlaga pada Pilkada di tiga kabupaten di DIY. Melainkan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya politik menggunakan cara-cara yang mendidik. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak.
Advertisement
BACA JUGA : HARIAN JOGJA HARI INI: Tegakkan Prokes selama Pilkada
“Ini menentukan nasib pemerintahan selama lima tahun ke depan, terutama menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas, berintegritas, bersih dan bertanggungjawab,” terang dia dalam keterangan persnya Selasa (12/8/2020).
Selama tahapan pilkada, pihaknya mencermati masih adanya pihak yang berupaya memanfaatkan program pemerintah seperti bantuan sosial (bansos) disalurkan untuk mengarahkan masyarakat agar memilih salah satu paslon. Bahkan ada juga pemberian bantuan dengan mencatut nama-nama tertentu untuk mendapatkan dukungan.
“Kami menyesalkan adanya pembagian bansos menjelang Pilkada di DIY yang patut diduga ikut dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Penyalahgunaan ini rawan adanya indikasi korupsi,” Katanya.
BACA JUGA : Ini Kegiatan Calon Bupati Gunungkidul di Masa Tenang Pilkada
Sekretaris Executive YEW Prawoto Priyo Hartono menilai penggunaan cara yang tidak sehat seperti mendompleng bansos di masa pandemi dikhawatirkan ke depan dapat menyuburkan perilaku korupsi di pemerintahan. Padahal seharusnya dalam berdemokrasi mengedepankan adu ide, gagasan maupun program untuk menjalankan pemerintahan guna menarik simpati masyarakat.
Sehingga pihaknya meminta kepada lembaga pengawas pemilu untuk menindaklanjuti aduan dugaan kecurangan serta lembaga negara lainnya seperti KPK, BPK memberikan perhatian terhadap praktik tersebut. “Lembaga ini harus memberikan perhatian, melakukan investigasi terhadap semua bansos yang menggunakan label paslon. Apalagi saat ini KPK sedang menangani perkara korupsi bansos,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
- Tentara Israel Dikabarkan Siap Menyerang Kota Rafah di Gaza Selatan
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Kamis 25 April 2024: Kasus Penggelapan Pajak hingga Sosialisasi Tol Jogja-YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jenazah Pendiri Mustika RatuMooryati Soedibyo Akan Dimakamkan di Bogor Rabu Siang
- BMKG: Sebagian Besar Wilayah Indonesia Dilanda Hujan Hari Ini
- Sirekap Bakal Digunakan pada Pilkada Serentak 2024
- Prabowo Ingin Membangun Koalisi Kuat
- Heboh Es Krim Magnum Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Ilmuwan di China Ciptakan Berlian Buatan dari Bunga Peony
- Catatkan Kenaikan Transaksi SPKLU, PLN Suguhkan Kenyamanan Bagi Pemudik EV Pada Arus Mudik Lebaran 2024
Advertisement
Advertisement