Jelang Pencoblosan, Masyarakat Diimbau Gunakan Hak Pilih Secara Bijak

Sejumlah pengurus Yogyakarta Executive Watch (YEW). - Ist/Yew.
09 Desember 2020 01:17 WIB Sunartono News Share :

Harianjogja.com, JOGJA-- Yogyakarta Executive Watch (YEW) mengimbau masyarakat agar menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bijak pada pelaksanaan Pilkada yang digelar Rabu (9/12/2020). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini juga mendesak kepada lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan perhatian terkait sejumlah dugaan kecurangan proses Pilkada dengan mendompleng program pemerintah.

Ketua YEW Fajar Mulia mengungkapkan pernyataan resmi yang dikeluarga detik-detik jelang pencoblosan tersebut bukan untuk mendiskreditkan paslon yang berlaga pada Pilkada di tiga kabupaten di DIY. Melainkan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya politik menggunakan cara-cara yang mendidik. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak.

BACA JUGA : HARIAN JOGJA HARI INI: Tegakkan Prokes selama Pilkada 

“Ini menentukan nasib pemerintahan selama lima tahun ke depan, terutama menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga yang dibutuhkan adalah pemimpin yang memiliki kredibilitas, berintegritas, bersih dan bertanggungjawab,” terang dia dalam keterangan persnya Selasa (12/8/2020).

Selama tahapan pilkada, pihaknya mencermati masih adanya pihak yang berupaya memanfaatkan program pemerintah seperti bantuan sosial (bansos) disalurkan untuk mengarahkan masyarakat agar memilih salah satu paslon. Bahkan ada juga pemberian bantuan dengan mencatut nama-nama tertentu untuk mendapatkan dukungan.

“Kami menyesalkan adanya pembagian bansos menjelang Pilkada di DIY yang patut diduga ikut dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Penyalahgunaan ini rawan adanya indikasi korupsi,” Katanya.

BACA JUGA : Ini Kegiatan Calon Bupati Gunungkidul di Masa Tenang Pilkada

Sekretaris Executive YEW Prawoto Priyo Hartono menilai penggunaan cara yang tidak sehat seperti mendompleng bansos di masa pandemi dikhawatirkan ke depan dapat menyuburkan perilaku korupsi di pemerintahan. Padahal seharusnya dalam berdemokrasi mengedepankan adu ide, gagasan maupun program untuk menjalankan pemerintahan guna menarik simpati masyarakat.

Sehingga pihaknya meminta kepada lembaga pengawas pemilu untuk menindaklanjuti aduan dugaan kecurangan serta lembaga negara lainnya seperti KPK, BPK memberikan perhatian terhadap praktik tersebut. “Lembaga ini harus memberikan perhatian, melakukan investigasi terhadap semua bansos yang menggunakan label paslon. Apalagi saat ini KPK sedang menangani perkara korupsi bansos,” katanya.