Advertisement
Perempuan Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan sehingga penting untuk membangun skema pelindungannya. Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Rainy Hutabarat.
"Perlu dikembangkan kebijakan pelindungan yang lebih ketat dan kuat bagi penyandang disabilitas agar terhindar dari kekerasan di lingkungannya," katanya dalam jumpa pers Hari Disabilitas Internasional 2020 yang dilakukan secara daring dan diikuti dari Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Advertisement
Rainy mengatakan meskipun setiap ragam disabilitas rentan menjadi korban kekerasan, tetapi ragam disabilitas intelektual, disabilitas tuli wicara, dan disabilitas psikososial memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan ragam lainnya.
Hal tersebut terlihat dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018 dan 2019. Secara umum, kekerasan pada 2019 mengalami penurunan hanya satu kasus dibandingkan 2018, tetapi khusus untuk kekerasan seksual mengalami kenaikan secara konsisten sejak 2017.
Baca juga: Ini 4 Menteri Jokowi yang Pernah Positif Covid-19
"Perempuan penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan-hambatan dalam mengakses keadilan yang bersumber dari keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, bahkan petugas pengada layanan, maupun keterbatasan payung hukum," tuturnya.
Dari sisi keluarga dan masyarakat, mereka kerap tidak memandang penting kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas. Hal itu terkait dengan anggapan penyandang disabilitas adalah aseksual atau tidak memiliki hasrat seksual.
"Selain itu, keluarga merasa malu melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan penyandang disabilitas dan pesimis aparat penegak hukum akan menangani kasusnya," kata Rainy.
Dari sisi aparat penegak hukum dan petugas pengada layanan, Rainy mengatakan masih banyak yang belum memahami ragam disabilitas dan kebutuhan-kebutuhan khususnya.
Sementara dari sisi payung hukum, katanya, masih ada keterbatasan mengenali berbagai kasus kekerasan seksual dan sistem pembuktiannya, seperti metode pengambilan kesaksian dan kekuatan pembuktian dari disabilitas intelektual dan psikososial yang diragukan ingatannya.
"Selain itu, sistem peradilan pidana tidak terintegrasi dengan sistem pemulihan korban untuk penyandang disabilitas," ujarnya.
Karena itu, Komnas Perempuan merekomendasikan kepada DPR untuk menjadikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai prioritas Program Legislasi Nasional 2021 dengan mengintegrasikannya dengan hak-hak korban kekerasan seksual penyandang disabilitas.
Baca juga: Ketua DPR Puan Maharani Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Covid-19
Selain itu, aparat penegak hukum diminta melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga untuk melakukan kebijakan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan pengarusutamaan gender yang terintegrasi dengan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
Pewarta : Dewanto Samodro
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement