Pemerintah Buka Peluang Investasi untuk Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah sedang menggalakkan pengembangan kawasan wisata terpadu untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Kawasan ini diberikan kewenangan agar dapat menarik investasi dengan berbasis kearifan lokal.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusbandio menjelaskan pariwisata menjadi sektor penting dalam perekonomian yang menyumbangkan sekitar Rp197,2 triliun pada PDB Indonesia setiap tahun. Melihat peluang itu, dibentuk tiga Badan Pelaksana Otorita, salah satunya Badan Otorita Borobudur yang mengkoordinasi stakeholder agar sektor pariwisata tumbuh dan mencapai target, terutama devisa dan menjadi motor perekonomian. Badan ini didorong untuk dapat mengembangkan kawasan wisata terpadu pada zona otorita yang dikelola.

BACA JUGA : Sambut Lonjakan Wisata setelah Pandemi, Aplikasi Wisata

“Kawasan ini diamanatkan agar menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi produk pariwisata baru berstandar global. Tetapi saya ingatkan pembangunan pariwisata harus memberikan dampak perekonomian yang positif terhadap masyarakat di destinasi wisata. Itu tugas utama Badan Otorita agar pembangunan pariwisata menciptakan dampak ekonomi untuk masyarakat lokal,” katanya dalam Rapat Koordinasi Badan Otorita Pariwsata melalui daring Rabu (2/12/2020).

Wishnu menegaskan wisata terpadu harus disertai dengan membangun upaya kreatif bagi masyarakat lokal di sekitar destinasi. Agar memberikan kesempatan bagi warga ekonominya bisa berkembang. “Misalnya dengan melatih fashion, kriya, kuliner, fotografi, wedding organizer. Hal ini akan bermanfaat jika masyarakat lokal punya kemampuan yang baik,” katanya.

Direktur Badan Otorita Borobudur Indah Juanita mengatakan pihaknya memiliki wilayah otoritatif dengan luas 309 hektare di kawasan perbatasan antara Kulonprogo, Purworejo dan Magelang. Selain itu memiliki wilayah koordinatif di 37 kabupaten dan kota di DIY dan Jawa Tengah. Pihaknya berupaya untuk mensinkronisasi kegiatan pariwisata antar kawasan sehingga wisatanya menjadi bangkit.

BACA JUGA : Ini Dia, 18 Destinasi Wisata di Kulonprogo yang Dapat 

“Sekarang kita memiliki infrastruktur besar seperti YIA, maka pergerakan wisata di DIY Jateng ini akan berubah, kalau dulu hanya terpusat di Adisutjipto, sekarang ada pintu gerbang besar YIA bisa ke beberapa tempat. Misalnya wisatawan datang ke Borobudur, bagaimana agar berkunjung juga ke destinasi lain, sehingga masa tinggalnya lebih lama,” katanya.

Pada 2020 ini pihaknya sedang menyelesaikan dokumen administrasi, seperti master plan dan detail engineering design (DED) disiapkan sehingga awal 2021 sudah persiapan tender. Kemudian dilanjutkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan masuk destinasi wisata, supaya kawasan otoritatif bisa segera dimasuki investor.

“Sehingga investor bisa tahu lahannya dan bagaimana potensi pengembangannya. Administrasi status lahan kami target selesai tahun ini. Badan Otorita yang lain seperti Danau Toba juga sudah selesai, Labuan Bajo juga segera menyusul,” katanya.

Indah mengatakan sudah ada tiga investor yang berminat menanamkan investasinya di wilayah otoritatif. Ketiganya merupakan investor lokal, namun operatornya memiliki jaringan internasional untuk memudahkan pemasaran yang lebih luas. “Wilayah otoritatif kami di perbukitan dan lahan, kami punya kapasitas membangun hanya maksimal 1.000 kamar [penginapan] dari 309 hektare. Tetapi yang akan diperbanyak atraksinya,” ujarnya.  

BACA JUGA : HARIAN JOGJA HARI INI: Petugas Kewalahan Jaga Tempat 

Rapat koordinasi digelar secara daring dan luring yang bertempat di Jogja dengan menghadirkan dua Badan Otorita lainnya yaitu Danau Toba dan Labuan Bajo. Pertemuan itu sekaligus untuk menyamakan persepsi dalam membangun kawasan wisata terpadu. Inspektur Utama Kemenparekraf Restog Krisna Utama menyatakan ketiga Badan Otorita bisa saling melengkapi dan berbagi pengalaman dalam mengembangan kawasan wisata dengan beragam potensi yang berbeda.

“Banyak yang bisa dijadikan untuk saling bertukar pikiran, baik dari sisi pengelolaan sumber daya manusia hingga soal tata kelola keuangan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News