Pengusaha Minta Biaya Vaksin Covid-19 Ditanggung Negara

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2020 - Youtube Setpres
02 Desember 2020 15:07 WIB Ipak Ayu H Nurcaya News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Dunia usaha mengharapkan skema vaksinasi Covid-19 masal ke depan untuk sektor swasta juga menjadi prioritas tanggungan negara.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan kegiatan vaksin akan menjadi harapan pemulihan atau game changer 2021. Untuk itu, dunia usaha pun turut meminta perhatian pemerintah selepas hampir sepanjang tahun ini kinerja dihantam virus SARS-CoV-2 penyabab Covid-19.

"Kiranya perlu perhatian pemerintah juga karena kami mendengar untuk dunia usaha ada pemikiran dilakukan vaksin secara mandiri. Menurut kami sebaiknya menjadi tanggungan negara karena kondisi kami yang terdampak berat," katanya melalui webinar Distribusi Vaksin BUMN, Selasa (3/12/2020).

Baca juga: Klaster Perkantoran Bermunculan, Pemda DIY Tetap Tak Mau Terapkan WFH

Hariyadi pun memahami kegiatan vaksinasi masal tahun depan bukan pekerjaan yang mudah dalam menjangkau seluruh masyarakat. Namun, menurutnya pandemi Covid-19 ini membuat banyak hal-hal yang terjadi di luar kemampuan dunia usaha.

Hariyadi juga menggaris bawahi terkait efektivitas vaksin agar sesuai dengan harapan bersama yakni membawa perbaikan. Mengingat saat ini masih banyak pro kontra produksi vaksin Covid-19 yang beredar.

"Tentu diharapan bukan sebaliknya membawa masalah baru, jadi perlu dipastikan efektivitasnya," ujar Hariyadi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan saat ini pihaknya juga tengah bekerja keras memperbaiki model dunia usaha pelat merah yang juga turut terdampak hampir 90 persennya. Sisanya, hanya perseroan bidang IT dan perbankan Himbara yang masih mampu sustain.

"Kami tentu mengerti yang dihadapi Apindo dan Kadin, makanya saya meminta gotong royong bersama karena skema vaksin bantuan pemerintah saat ini diprioritaskan untuk profesi terntentu dan masyarakat termiskin. Sehingga masyarakat yang mampu diharapkan melakukan vaksin mandiri," kata Erick.

Baca juga: Tambah 110, Total Kasus Positif DIY Tembus 6.000

Erick juga memaparkan keterbatasan BUMN dalam melakukan distribusi 75 juta vaksin tahun depan. Untuk itu, jika dapat dilakukan secara gotog royong dan per bulan akan mampu melakukan vaksin 13-15 juta maka kegiatan ini akan selesai dalam 8-9 bulan.

Saat ini dari survei BUMN, mengindikasi 66 persen masyarakat sudah menyatakan mau menerima vaksin Covid-19 dan 16 persen menyatakan tidak mau. Pemerintah pun dipastikan tidak akan memaksa.

"Kami hanya terus berupaya terjadi penekanan penularan, kami akan terbuka dengan kritik dan masukan dalam melakukan sosialisasi vaksin ini," ujar Erick.

Sumber : bisnis.com