Advertisement
Jokowi Ubah Skema Gaji PNS, Ini Alasannya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berencana mengubah skema gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengatakan keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2019.
Advertisement
Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama BKN Paryono menyatakan skema gaji ASN atau PNS yang baru ini merujuk pada Pasal 79 dan 80 UU ASN karena skema gaji sebelumnya banyak komponen disimplikasi.
"Mengarahkan penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disimplifikasi menjadi hanya terdiri dari komponen Gaji dan Tunjangan," ungkapnya seperti dikutip Senin (30/11/2020).
Berdasarkan Pasal 79 ayat 2 dijelaskan bahwa gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
Selain itu, dia mengatakan peraturan ini juga berhubungan dengan PP No 7/1977 yang telah dirubah 18 kali yang kemudian menjadi PP No 15/2019 dan saling terkait dengan peraturan tentang pangkat PNS.
Hal itu membuat perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menjadi berbasis pada harga jabatan didasarkan pada nilai jabatan. Nilai jabatan akan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkat jabatan yang kemudian disebut dengan pangkat.
Paryono mengungkapkan implementasi formula Gaji PNS pun akan dilakukan secara bertahap yang diawali dengan perubahan sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan.
Tunjangan pun kemudian juga akan berubah yang semula hanya ada komponen tunjangan kemudian menjadi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
"Rumusan Tunjangan Kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS, sedangakan rumusan Tunjangan Kemahalan didasarkan pada Indeks Harga yang berlaku di daerah masing-masing," kata Paryono.
Keterangan ini kemudian sesuai dengan Pasal 80 ayat 2, 3 dan 4 UU ASN yang menjelaskan bagaimana detail dari tunjangan yang berbunyi:
Pasal 80
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
(3)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
(4)Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Alasan Gerindra Bantul Belum Buka Pendaftaran Penjaringan Pilkada
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement