Advertisement
Tentara Turun Tangan Copot Baliho FPI, Sutiyoso: Jangan Berlebihan
Kendaraan bertuliskan Koopsus TNI - Twitter /@ariefnoviandi_
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Mantan Panglima Kodam Jayakarta Tahun 1996 Sutiyoso meminta pemerintah untuk mengambil tindakan yang terukur terkait penurunan baliho Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah daerah.
Pasalnya, jelas dia, pemerintah turut mengerahkan pasukan serta kendaraan taktis Komando Operasi Khusus atau Koopsus ke Markas FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.
Advertisement
“TNI tiba-tiba turun apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus Koopsus. Itu barang-barang mahal itu hanya ditugaskan pada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain,” kata Sutiyoso seperti dikutop dari kanal Youtube tvOneNews pada video berjudul 'Soal Situasi DKI, Sutiyoso: Pangdam Jaya Harus Bertindak Secara Terukur', Minggu (22/11/2020).
Menurut Sutiyoso, pengerahan Koopsus terkait penurunan baliho FPI itu belum mendesak. Alasannya, prosedur penurunan baliho itu masih dapat dilakukan oleh Satpol PP dan Polda.
“Saya kira belum segenting itu, maksud saya tindakan apa pun sekali lagi harus terukur jangan berlebihan,” kata dia.
Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan pihaknya akan terus melakukan pencopotan spanduk dan baliho Rizieq Shihab, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI).
Menurut Dudung, saat ini pihaknya seperti sedang melakukan 'penyerangan' terhadap baliho itu. "Kalau istilah dalam dasar-dasar serangan, itu momentum serangan jangan sampai terhenti. Jadi terus kami lanjutkan tugas ini," ujar Dudung di Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (23/11/2020).
Menurut Dudung, pencopotan spanduk dan baliho itu penting dan untuk kepentingan rakyat khususnya di Jakarta. Ia mengatakan sampai saat ini kurang lebih sudah ada sekitar 900 spanduk dan baliho Imam Besar FPI itu yang dicopot TNI.
"Di DKI masih berlanjut momentum serangan, jangan berhenti, masih banyak (yang perlu dicopot)," ujar Dudung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
Advertisement
Kuta Selatan Bali Diguncang Gempa Berkekuatan Magnitudo 5,0
Tak Terima Ditegur, Dua WNA Amerika Ini Diduga Aniaya Pecalang di Bali
Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Mobil Mewah Harvey Moeis Disita Kejagung, Kali Ini Ferrari dan Mercy
KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
Advertisement
Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Sabtu 27 April 2024: Hujan Sedang di Siang Hari
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement
