DPR Sebut Besarnya Impor Obat dan Bahan Baku Indonesia Cermin Kegagalan Kementerian Perindustrian

Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut jumlah impor obat dan bahan baku obat Indonesia mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Baidowi mengatakan bahwa kenyataan tersebut merupakan cerminan kegagalan Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri farmasi dalam satu dekade terakhir ini.

Besarnya ketergantungan impor dan bahan baku obat berkontribusi pada besarnya defisit perdagangan Indonesia selama ini. Menurut Baidowi sudah seharusnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan fokus perhatian.

Baca juga: Keluarga dan Masyarakat Berperan Penting Berantas Klitih

Alasannya Kemenperin tidak mampu memanfaatkan potensi Indonesia yang kaya keragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba yang jumlahnya sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri farmasi.

Oleh karena itu, Baidowi berharap Jokowi mengevaluasi kinerja Kementerian Perindustrian agar impor obat dan bahan baku obat bisa segera dicarikan solusinya. Apalagi, kebutuhan obat akan semakin meningkat seiring dengan munculnya sejumlah penyakit baru di dunia.

Besarnya impor tersebut menunjukkan hingga kini memang tidak ada terobosan yang berarti yang dilakukan Kemenperin.

“Selama ini stakeholder sektor perindustrian terlihat berpikir instan dalam memenuhi kebutuhan farmasi dalam negeri yaitu dengan cara impor. Cara instan ini bukan hanya membuat defisit neraca perdagangan, namun juga menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen yang tidak berdaya saing,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).

Baca juga: Pandemi Covid-19 Picu Kreativitas Konten Medsos

Baidowi menjelaskan, bahwa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebenarnya bisa memproduksi obat dan bahan baku obat secara mandiri. Namun, karena sejumlah stakeholder perindustrian terlihat sudah merasa aman dan nyaman dengan impor, potensi Indonesia itu tidak dimanfaatkan dengan baik.

“Sudah seharusnya ada roadmap industri farmasi yang jelas dan terukur, agar ketergantungan impor bisa terus dikurangi. Perlu kebijakan yang tegas dan terintegrasi agar kebutuhan farmasi di dalam negeri tetap bisa terpenuhi, namun pengembangan industri farmasi juga bisa berkembang dengan baik sehingga keran impor bisa diperkecil,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com