Advertisement
DPR Sebut Besarnya Impor Obat dan Bahan Baku Indonesia Cermin Kegagalan Kementerian Perindustrian

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut jumlah impor obat dan bahan baku obat Indonesia mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.
Baidowi mengatakan bahwa kenyataan tersebut merupakan cerminan kegagalan Kementerian Perindustrian dalam meningkatkan daya saing industri farmasi dalam satu dekade terakhir ini.
Advertisement
Besarnya ketergantungan impor dan bahan baku obat berkontribusi pada besarnya defisit perdagangan Indonesia selama ini. Menurut Baidowi sudah seharusnya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan fokus perhatian.
Baca juga: Keluarga dan Masyarakat Berperan Penting Berantas Klitih
Alasannya Kemenperin tidak mampu memanfaatkan potensi Indonesia yang kaya keragaman hayati, terutama tumbuhan dan mikroba yang jumlahnya sangat besar dan bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri farmasi.
Oleh karena itu, Baidowi berharap Jokowi mengevaluasi kinerja Kementerian Perindustrian agar impor obat dan bahan baku obat bisa segera dicarikan solusinya. Apalagi, kebutuhan obat akan semakin meningkat seiring dengan munculnya sejumlah penyakit baru di dunia.
Besarnya impor tersebut menunjukkan hingga kini memang tidak ada terobosan yang berarti yang dilakukan Kemenperin.
“Selama ini stakeholder sektor perindustrian terlihat berpikir instan dalam memenuhi kebutuhan farmasi dalam negeri yaitu dengan cara impor. Cara instan ini bukan hanya membuat defisit neraca perdagangan, namun juga menjadikan Indonesia sebagai negara konsumen yang tidak berdaya saing,” katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).
Baca juga: Pandemi Covid-19 Picu Kreativitas Konten Medsos
Baidowi menjelaskan, bahwa sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia sebenarnya bisa memproduksi obat dan bahan baku obat secara mandiri. Namun, karena sejumlah stakeholder perindustrian terlihat sudah merasa aman dan nyaman dengan impor, potensi Indonesia itu tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Sudah seharusnya ada roadmap industri farmasi yang jelas dan terukur, agar ketergantungan impor bisa terus dikurangi. Perlu kebijakan yang tegas dan terintegrasi agar kebutuhan farmasi di dalam negeri tetap bisa terpenuhi, namun pengembangan industri farmasi juga bisa berkembang dengan baik sehingga keran impor bisa diperkecil,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement