Advertisement
Stafsus Presiden Janji Fasilitasi Aspirasi Mahasiswa Terkait UU Ciptaker

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Stafsus Presiden RI Aminuddin Ma’ruf menegaskan bakal memfasilitasi aspirasi dari Dewan Mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (PTKIN) terkait Undang-Undang Cipta Kerja.
Hal itu diungkapkanya seusai menerima perwakilan aktvis mahasiswa tersebut di lingkungan istana negara terkait protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengatakan pihaknya menyambut baik ikhtiar untuk membuka ruang dialog dan menyampaikan poin-poin protes tersebut.
Advertisement
“Saya mengapresiasi itikad baik adik-adik mahasiswa, dan pemerintah menjamin hak dan kebebasan sahabat-sahabat mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, karena itu amanat konstitusi. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus memfasilitasi setiap ikhtiar elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam menyampaikan pendapat, demi terjaganya iklim demokrasi yang sehat di Republik ini," kata Aminuddin Ma’ruf dalam keterangan resmi, Jumat (6/11/2020).
BACA JUGA : UU Cipta Kerja Salah Ketik, Gerindra: Tinggal Diperbaiki
Dia mengatakan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut sejumlah rekomendasi tersebut. Pihaknya pun akan menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.
“Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi teman-teman akan kami pelajari, dan sesegera mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden”, tutup Aminuddin Ma’ruf.
Dalam pertemuan itu, Ongky Fachrur Rozie, Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia mengatakan bahwa pihaknya tidak menolak keseluruhan UU Cipataker. Namun, pihaknya mengkritisi sejumlah pasal dan klaster dalam omnibus law.
“Di antara yang perlu kami kritisi adalah UU No. 11/2020 yang kami pandang cacat secara formil dan materil, karena tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam UU No.12/2011, dan jauh dari asas demokratis serta partisipasi publik,” jelasnya.
BACA JUGA : Banyak Pasal Tidak Sinkron, PSHK UII Sebut RUU Cipta
Menurut Ongki, DEMA PTKIN juga menolak Pasal 10, paragraf 2, tentang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam Bab 3 tentang peningkatan ekosistem dan kegiatan berusaha (klaster administrasi pemerintahan).
“Kemudian, DEMA PTKIN menolak penghapusan UU No. 32/2009 pasal 93 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UU No. 11/2020 tentang pembahasan amdal (klaster penyederhanaan perizinan tanah).”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Liburan Sekolah, Desa Wisata Bisa Menjadi Tujuan Alternatif Berwisata di Gunungkidul
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement