Advertisement
Rencana Vaksinasi Banyak Dipersoalkan, Begini Jawaban Sri Mulyani
Ilustrasi pengembangan vaksin Covid-19/Antara - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah menjawab polemik tentang percepatan proses pengadaan vaksin yang oleh sebagian kalangan, kandidat vaksin yang masuk radar pemerintah diragukan efektivitasnya.
Pengadaan vaksin menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam waktu dekat. Meski berharap cepat ditemukan, pemerintah menegaskan kandidat vaksin yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap mengacu kepada standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Advertisement
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati megatakan penting sekali untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin yang sedang diupayakan oleh pemerintah tetap berdasarkan sains dan standar kesehatannya yang diadopsi secara internasional.
"Pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi itu sangat tergantung pada progres dari keseluruhan uji klinis dan juga apakah mereka telah melewati standar keamanan yang ditetapkan secara internasional oleh WHO," kata Sri Mulyani pada Selasa (27/10/2020).
Menkeu juga menegaskan bahwa Indonesia tidak menggunakan standar yang berbeda dengan yang dilakukan oleh dunia internasional. Pemerintah juga tidak sedang mempercepat atau menerapkan mekanisme sendiri yang justru dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap keamanan dari vaksin tersebut.
Menurut Sri Mulyani sambil menunggu, pemerintah terus mempersiapkan koordinasi untuk mempercepat proses vaksinasi. Persiapan yang matang perlu dilakukan karena dengan jumlah penduduk sebanyak 267 juta, jumlah vaksin yang diperlukan sangat signifikan.
"Sekarang ini sudah diminta untuk dilakukan, selain menyusun rencana yang detail, kita juga sudah melakukan berbagai simulasi di beberapa tempat Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tiga yaitu di Bogor, Bali, dan Ambon," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jemaah Haji Meninggal Dunia Mencapai 418 Orang, Kemenkes Sebut Perlu Ada Pengetatan
Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
Advertisement
Mendagri Kaji Putusan MK Soal Jeda Pemilu dan Pilkada
Komnas HAM Kecam Tindakan Pembubaran Retret Siswa Kristiani di Sukabumi
Menteri Kehutanan Bakal Evaluasi Total Prosedur Keamanan Pendakian
Menag Dampingi Prabowo Bertolak ke Jeddah untuk Bahas Kampung Haji Indonesia
Advertisement
Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
Jepang Diguncang Gempa Magnitudo 5,1
Pemkab Bantul Siapkan Siswa Cadangan Sekolah Rakyat
Advertisement
Berita Pilihan
- Kepala Desa di Garut Gondol Dana Desa Rp700 Juta, Langsung Ditahan Kejaksaan
- Dugaan Korupsi Pengadaan Chromebook, Perwakilan google Penuhi Panggilan Penyidik Kejagung
- Polisi tangkap Seorang Artis Sinetron Terkait Kasus Pemerasan
- Gunung Semeru Kembali Meletus, Tinggi Letusan 1 Kilometer
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Talkshow Arsip Menyapa, DPAD DIY Dorong Arsip sebagai Sumber Inspirasi dan Pemberdayaan Ekonomi
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
- Serapan Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya 7 Persen, Ini Alasan Badan Gizi Nasional
- Pemerintah Akan Gunakan Teknologi AI untuk Pemetaan Potensi Siswa Sekolah Rakyat
- Lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk Bahas Kampung Haji hingga Konflik Timur Tengah
- Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
- Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Kepulauan Tokara Jepang
- Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement
Advertisement
