Kanwil DJPB DIY Gelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2020

Harianjogja.com, JOGJA- Dalam rangka keterbukaan informasi publik tentang progress pelaksanaan APBN dan PEN di wilayah DIY, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY menggelar Diseminasi Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 dengan tema “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Mengawal Percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di DIY” melalui zoom meeting pada Selasa (20/10/2020).

Acara diikuti oleh BI, OJK, Bappeda lingkup DIY, BKAD lingkup DIY, Biro Administrasi Perekonomian DIY, Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah lingkup DIY, KPPN Lingkup DIY serta pejabat dan pegawai Kanwil DJPB DIY.

Baca juga: Menilik Pasar Siaga Terbaik di DIY

Kepala Kanwil DJPB DIY, Sahat MT Panggabean dalam sambutannya menuturkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan dan jaring pengaman sosial.

Pemerintah terus melakukan adaptasi pada postur APBN 2020 untuk kebutuhan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020 yang kemudian diubah melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

Sebagai narasumber pertama Kepala Kanwil DJPB DIY, Sahat MT Panggabean dalam paparannya mengenai Kinerja Fiskal Di DIY sampai dengan Triwulan III menyatakan realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja bansos triwulan III 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Lazizmu Gandeng BPD DIY Syariah Sejahterakan Masyarakat

Penurunan belanja dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti refocusing dan efisiensi belanja K/L yang tidak terkait penanganan Covid-19. Di satu sisi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di DIY terus digalakkan melalui program perlindungan sosial, bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai dana desa, insentif tenaga kesehatan, program padat karya, bantuan UMKM dan penempatan uang negara pada bank umum.

Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Prov. DIY, Mainil Asni dalam paparannya mengenai Perkembangan Indikator Makro Strategis dan Outlook 2021 menyampaikan BPS DIY pada September 2020 mencatat inflasi sebesar 0,71 persen dan pertumbuhan ekonomi turun menjadi -6,74 persen pada triwulan II 2020.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha rata-rata mengalami penurunan kecuali pertanian, informasi dan komunikasi, dan kesehatan. Penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang tertinggi terjadinya kontraksi pertumbuhan yaitu sebesar -3,79 persen.

Narasumber ketiga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Eko Suwardi memaparkan tentang “Prospek Perekonomian DIY serta Potensi Bangkitnya UMKM DIY setelah Program PEN”.

Ia menjelaskan bahwa karakteristik pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY adalah demand-led growth dimana pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kegiatan konsumsi namun pascapandemi COVID-19, penurunan pendapatan masyarakat telah turut memberikan dampak terhadap turunnya daya beli masyarakat DIY.

Meskipun perekonomian Provinsi DIY diperkirakan akan tetap mengalami kontraksi, namun terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat menciptakan peluang bagi perbankan secara umum yaitu kenaikan UMR tahun 2020 sebesar 8,51% (yoy) serta kenaikan gaji PNS berpotensi mendorong daya beli konsumsi masyarakat, stimulus fiskal berupa peningkatan dana insentif daerah 2020 yakni 27% (yoy) serta investasi proyek strategis nasional.

“Sampai dengan 14 Oktober 2020 tercatat 2.332 UKM di DIY terdampak Covid-19 untuk itu diperlukan berbagai relaksasi dan kebijakan untuk dapat membangkitkan UMKM di DIY” ujarnya.

Kepala Biro Administrasi Perekonomian Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti dalam paparannya mengenai Kinerja Pelaksanaan APBD dan Pelaksanaan Program PEN di DIY menyampaikan bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Daerah se-DIY padaTriwulan II 2020 membaik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, relokasi anggaran sebagai dampak pandemi COVID-19 memperlambat realisasi belanja APBD. Upaya pemerintah mempercepat belanja di daerah masih belum optimal dan didorong oleh pertumbuhan negatif realisasi belanja langsung. Kontraksi dalam terjadi di semua komponen belanja langsung sebagai dampak dari penundaan kegiatan karena pandemi Covid-19.

Pemerintah Daerah DIY masih terus melaksanakan program-program PEN dalam bidang tenaga kerja, sosial, perdagangan, pariwisata, UMKM, dan pekerjaan umum. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.