Sri Mulyani: Pemerintah Sedang Pastikan Siapa yang Bakal Dapat Vaksin Corona Gratis

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah hingga saat ini masih terus menyusun perencanaan-perencanaan terkait dengan vaksinasi Covid-19.

Beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah di antaranya sumber vaksin, biaya, pengadaan, dan distribusi vaksin Covid-19, hingga target masyarakat yang akan divaksinasi pertama, serta siapa yang akan mendapatkan vaksinasi gratis.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan terus melanjutkan kerja sama internasional untuk bisa benar-benar mendapatkan berbagai kandidat vaksin. Pemerintah saat ini telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan internasional, misalnya Vaksin Sinovac.

Kemudian, pemerintah akan menyusun kebijakan siapa yang akan menjadi target vaksinasi pertama karena ada jenis vaksin yang harus disuntikkan lebih dari sekali.

"Dalam ketidakpastian kita tetap harus buat perencanaan, Kementerian Kesehatan sudah buat perencanaan di semua provinsi di daerah, siapa segmen yang harus jadi prioritas utama dulu, berapa jumlah mereka dan siapa yang akan melakukan vaksinasi," jelasnya, Senin (19/10/2020).

BACA JUGA: 41 Pelaku Usaha di Jogja Melanggar Protokol Covid-19

Selain itu, pemerintah juga akan menentukan siapa yang akan mendapatkan vaksinasi gratis dan siapa yang harus membayar. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang tidak mampu juga dapat mengakses vaksin Covid-19.

"Yang mampu kita harapkan bisa bayar sendiri, ini semua menjadi faktor yang sedang dirangkai dan disusun. Nanti pemerintah akan secara bertahap menjelaskan ke masyarakat," katanya.

Sri Mulyani menjelaskan, yang masih menjadi tantangan terkait pengadaan vaksin Covid-19 juga adalah proses pendistribusiannya. Pasalnya, vaksin Covid-19 harus disimpang di ruangan bersuhu minus celcius.

Pendistribusian vaksin Covid-19 juga dinilai tidak mudah dan membutuhkan biaya yang tidak murah untuk bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan yang intensif terus dilakukan pemerintah.

Kemenkeu memperkirakan proses vaksinasi ini akan menambah biaya sehingga aggarannya harus disediakan APBN. Sri Mulyani menyatakan cadangan anggaran terkait dengan vaksinasi tersebut telah disiapkan.

"Yang penting kita transparan, kita sampaikan ke masyarakat ini bukan masalah hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pemerintah akan mengkomunikasikan secara jelas kepada masyarakat," tuturnya.

Sumber : Bisnis.com