Advertisement
Istana: Omnibus Law Sesuai Janji Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menyanggah penilaian yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law tidak sesuai dengan janji kampanye Presiden Joko Widodo.
Sebaliknya, kata Moeldoko, beleid tersebut adalah perwujudan janji Jokowi untuk memaksimalkan potensi bonus demografi Indonesia. Regulasi kontroversial tersebut juga disebut Moeldoko sebagai wujud komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat usia produktif mendapat lapangan pekerjaan.
Advertisement
"Kami menyadari bonus demografi ke depan tentunya luar biasa. Sementara, 80 persen angkatan kerja tingkat pendidikannya masih rendah. Setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja baru," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Sabtu (17/10/2020).
Selain perwujudan janji tersebut, Moeldoko juga menilai draf versi final yang disepakati DPR telah sejalan dengan 5 arahan presiden untuk mewujudkan misi Indonesia Maju.
Kelima arahan itu antara lain adalah pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas; penyiapan infrastruktur berkelanjutan, reformasi birokrasi, pembenahan regulasi perizinan dan transformasi ekonomi.
"Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita. Menjadi janji Presiden," sambungnya.
Penilaian bahwa Omnibus Law tak sesuai dengan janji Jokowi sebelumnya telah disuarakan berbagai pihak. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, yang menilai bahwa suara mereka justru tak diakomodir selama proses pembahasan.
"Padahal kami sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh, tetapi masukan yang kami sampaikan banyak yang tidak terakomodir," kata Presiden KSPI Said Iqbal.
Kritik juga disuarakan Koalisi Sipil. Salah satu anggota koalisi sipil yang juga Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari juga menyayangkan sikap presiden karena cenderung lebih memihak kepada DPR daripada masyarakat.
"Pernyataan Presiden menyesatkan dan cenderung menuding masyarakat yang salah," kata Feri dalam keterangan resmi Koalisi Sipil.
Pernyatan presiden yang dimaksud Feri yakni ucapan presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pascapenetapan Omnibus Law. Saat itu, Jokowi menilai kritik yang muncul di tengah publik banyak dipengaruhi masifnya disinformasi yang mengalir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement