Advertisement
Ada Pelajar Ikut Gugat UU Cipta Kerja ke MK

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) terus menerima permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara.
Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Jumat (16/10/2020) para pemohon uji materi UU Cipta Kerja tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, yakni karyawan swasta bernama Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, pelajar bernama Novita Widyana serta mahasiswa bernama Elin Dian Sulistiyowati, Alin Septiana dan Ali Sujito.
Dalam permohonan gugatan itu belum mencantumkan nomor undang-undang yang dimintakan untuk diuji.
Baca juga: Komnas HAM Minta Polisi Penganiaya Dosen Dijatuhi Sanksi Tegas
Advertisement
Para pemohon mengajukan permohonan uji formil karena pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU Cipta Kerja didalilkan melanggar sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan karena menimbulkan interpretasi tumpang tindih yang menyebabkan kebingungan masyarakat.
Selanjutnya, para pemohon mendalilkan pembentukan undang-undang itu tidak dilakukan secara terbuka dan hanya melibatkan sedikit organisasi buruh.
Baca juga: Komentari Penangkapan Tokoh KAMI, Fadli Zon Sebut Belanda Jauh Lebih Manusiawi
Para pemohon pun mempersoalkan Badan Legislasi mengatakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 905 halaman yang disahkan DPR bersama Presiden pada 5 Oktober 2020 belum final dan sedang difinalisasi.
Kemudian setelah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, para pemohon menyebut terjadi dua kali perubahan menjadi 1.035 halaman dan kemudian menjadi 812 halaman.
"Adanya perubahan substansi terhadap suatu RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden adalah melanggar tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan," ujar para pemohon dalam permohonannya.
Untuk itu, Mahkamah Konstitusi diminta menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan UUD 1945 dan membatalkan undang-undang itu seluruhnya.
Adapun sebelumnya terdapat dua pengajuan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke MK, yakni diajukan DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa serta diajukan perorangan oleh warga bernama Dewa Putu Reza dan Ayu Putri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Warga Jogja Ubah Kolom Penghayat Kepercayaan di eKTP Saat Usia Lanjut
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Diplomat RI Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak Orang Tak Dikenal di Peru
- Rektor Unisba Bandung Bantah Aparat Masuk dan Serang Kampus
- Polisi Investigasi Kasus Penembakan Diplomat RI Zetro Leonardo Purba di Peru
- Mahasiswa Ungkap Kronologi Polisi Tembakan Gas Air Mata ke Kampus Unisba
- Kronologi Diplomat Zetro Leonardo Purba Tewas Ditembak Saat Bersepeda
- KPK Panggil Kepala BPKH dan Ustaz Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji
- Kepolisian Peru Buru Penembak Zetro Leonardo Purba
Advertisement
Advertisement