Advertisement
Catatan Ombudsman tentang Substansi UU Cipta Kerja: Izin Usaha & Ketenagakerjaan
Gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. - JIBI/Bisnis.com/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih memberi beberapa catatan terkait beberapa substansi dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Ciptaker.
Alamsyah memaparkan berdasarkan catatannya, masyarakat atau pengusaha memang paling sering mengadukan persoalan terkait perizinan berusaha kepada Ombudsman.
Advertisement
Persoalan yang dilaporkan biasanya terkait lamanya proses penerbitan izin karena terkendala rekomendasi teknis, tidak berfungsinya sistem keberatan antar tingkatan pemerintah, dan perpanjangan izin tak ada kepastian waktu.
"Selain itu dari masyarakat juga ada laporan terkait pengawasan terhadap perizinan yang tidak berfungsi," papar Alamsyah dalam bahan paparannya yang dikutip JIBI, Jumat (16/10/2020).
Namun demikian, Alamsyah juga memberi catatan seputar prinsip kemudahan berusaha yang tengah disasar pemerintah melalui implementasi UU Ciptaker. Pertama, proses pemberian izin terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi berjenjang.
Kedua, terkait efektivitas pengawasan, tidak ada konstruksi untuk pengembangan independent oversight body. Ketiga, soal penalti atau sanksi dalam UU Ciptaker ada upaya untuk menggeser sanksi pidana ke sanksi administrasi.
Namun menurut Alamsyah, skema ini tidak memerhatikan klasifikasi yang mengancam kehidupan misalnya pengenaan sanksi administrasi lingkungan hidup.
Di dalam klaster ketenagakerjaan, Alamsyah menyebut ada orientasi untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri. Namun menurutnya, UU Ciptaker masih lemah dalam sistem pendukung dan perluasan basis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kejagung dan KPK Kompak Bantah Isu Tukar Guling Perkara
Pesawat Kecil PK-WMP Jatuh di Karawang, Bikin Heboh Warga
UMKM Jogja Didorong Naik Kelas Lewat Penguasaan Digital
Bangunan Roboh, 3 Tewas akibat Gempa M5,7 di Bangladesh
Advertisement
KPK Tegaskan Uang Rp300 M Terkait Korupsi Taspen Bukan Pinjaman Bank
Pemerintah Anggarkan Rp5 Trilun untuk Pembangunan 50 Gudang Bulog
Menkeu Tegaskan Penindakan Balpres Bukan Anti-Thrifting
KPI Ungguli Target Emisi Berkat Inovasi Energi
Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
Advertisement
Danantara Ikut Perkuat Perkuat Pembiayaan SPPG untuk Program MBG
Prabowo Minta Telur di MBG Dikurangi Saat Jelang Nataru
Puskesmas Lereng Semeru Siaga 24 Jam Tangani Dampak Erupsi
Polri Tarik Pati dari Kementerian Usai Putusan MK
Advertisement
BGN Gandeng Persagi Atasi Kekurangan Ahli Gizi MBG
Berita Pilihan
Advertisement
Ratusan Eks Karyawan Primissima Desak Pembayaran Hak PHK
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polri Buru Dua WNA Dalang Pinjol Ilegal Dompet Selebriti
- Sembilan Wakil Indonesia Tembus Perempat Final Australian Open
- Jadwal KRL Solo Jogja, Jumat 21 November 2025
- Jadwal Timnas Indonesia di Sepak Bola SEA Games 2025 Thailand
- Jadwal SIM Keliling Polda DIY, Jumat 21 November 2025
- Peringkat FIFA Indonesia di 122, Tertinggal dari Negara ASEAN Lain
- Jadwal KA Prameks Terbaru, Jumat 21 November 2025
Advertisement
Advertisement
