Advertisement
Catatan Ombudsman tentang Substansi UU Cipta Kerja: Izin Usaha & Ketenagakerjaan
Gedung Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta. - JIBI/Bisnis.com/Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih memberi beberapa catatan terkait beberapa substansi dalam Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Ciptaker.
Alamsyah memaparkan berdasarkan catatannya, masyarakat atau pengusaha memang paling sering mengadukan persoalan terkait perizinan berusaha kepada Ombudsman.
Advertisement
Persoalan yang dilaporkan biasanya terkait lamanya proses penerbitan izin karena terkendala rekomendasi teknis, tidak berfungsinya sistem keberatan antar tingkatan pemerintah, dan perpanjangan izin tak ada kepastian waktu.
"Selain itu dari masyarakat juga ada laporan terkait pengawasan terhadap perizinan yang tidak berfungsi," papar Alamsyah dalam bahan paparannya yang dikutip JIBI, Jumat (16/10/2020).
Namun demikian, Alamsyah juga memberi catatan seputar prinsip kemudahan berusaha yang tengah disasar pemerintah melalui implementasi UU Ciptaker. Pertama, proses pemberian izin terkesan sentralistik dan tidak menerapkan sistem supervisi berjenjang.
Kedua, terkait efektivitas pengawasan, tidak ada konstruksi untuk pengembangan independent oversight body. Ketiga, soal penalti atau sanksi dalam UU Ciptaker ada upaya untuk menggeser sanksi pidana ke sanksi administrasi.
Namun menurut Alamsyah, skema ini tidak memerhatikan klasifikasi yang mengancam kehidupan misalnya pengenaan sanksi administrasi lingkungan hidup.
Di dalam klaster ketenagakerjaan, Alamsyah menyebut ada orientasi untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja dan mengurangi beban industri. Namun menurutnya, UU Ciptaker masih lemah dalam sistem pendukung dan perluasan basis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengamat: Pencekalan oleh Kejagung untuk Efektifkan Penyidikan Pajak
Satgas Nataru Cepat Aktif, Pertamina Dinilai Lebih Sigap
Bencana Sumbar: 23 Warga Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
Prabowo Hadiri Puncak HGN 2025 di Indonesia Arena
Advertisement
Tol Semarang-Demak Dibidik Beroperasi April 2027
Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
KPK Panggil Rudy Tanoe sebagai Saksi Kasus Bansos Beras
Ribuan Warga Aceh Barat Mengungsi Akibat Banjir Besar
Ibu Alvaro Kiano Dipulangkan dari Malaysia untuk Tes DNA
Advertisement
Imigrasi Perketat Syarat Paspor untuk Eks WNA Jadi WNI
Satu WNI Korban Kebakaran Hong Kong Sudah Dipulangkan
TNI AU Kerahkan A400M dan Hercules Kirim Bantuan Banjir
Bajaj RE dan Maxride Bertemu DPRD, Buka Ruang Dialog Kebijakan
KAI dan Penumpang Sepakati Hasil Mediasi Kasus Tumbler
Advertisement
Putin Minta Ukraina Gelar Pemilu dan Referendum Usai Darurat
Berita Pilihan
- Bencana Sumbar: 23 Warga Meninggal, 3.900 KK Mengungsi
- Pemerintah Gencarkan Modifikasi Cuaca untuk Atasi Banjir Sumatra
- Bencana Alam Meningkat, KLH Minta Daerah Percepat Penyusunan RPPLH
- 11 Tewas Saat Kereta Tabrak Pekerja di Yunnan, China
- Mendag Minta Daerah Awasi Harga Sembako Jelang Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal KRL Jogja-Solo Jumat 28 November 2025 Terbaru
- Jadwal SIM Keliling Sleman Akhir November 2025, Cek Lokasi dan Jamnya
- DPR Desak Polri Investigasi Bandara IMIP Morowali
- Jadwal DAMRI Jumat 28 November 2025, Bandara YIA ke Jogja
- BMKG: MCC Picu Cuaca Ekstrem di Aceh, Sumut dan Sumbar
- Jadwal KRL Solo-Jogja Hari Ini, Tarif Tetap Rp8.000
- Ini Alasan AC Window Bisa Tetap Laris di Era Modern
Advertisement
Advertisement
