Advertisement
Indonesia Masuk 10 Besar Negara dengan Utang Terbanyak
Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (24/8/2020). Menteri Keuangan hadir secara virtual dalam pelantikan ini - Kemenkeu
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan pendapat kecil-menengah yang memiliki utang terbanyak berdasarkan data International Debt Statistics (IDS) 2021 yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia.
Laporan itu menyebutkan Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar US$ 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775) di 2019. Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki.
Advertisement
Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan utang pemerintah dikelola dengan sangat hati-hati dan akuntabel.
“Bu Sri Mulyani dikenal prudent dalam menjaga fiskal kita, sehingga resiko yang ada masih manageable dan terjaga,” katanya, Kamis (15/10/2020)
BACA JUGA: KABAR WISATA: Wediombo, Pantai Menghadap ke Barat yang Eksotis
Masyita menjelaskan bahwa bahkan dalam 4 tahun terakhir, kebijakan fiskal Indonesia diarahkan untuk mengurangi angka primary deficit. Capaian tersebut sudah sangat mendekati angka positif di tahun ini, sebelum pandemi terjadi.
Di sisi lain, total data utang luar negeri (ULN) berdasarkan data IDS termasuk swasta. Bukan semuanya utang Pemerintah Indonesia. ULN pemerintah hanya 29,8 persen saja keseluruhan utang Indonesia yang tercantum di IDS. Jauh jika dibandingkan dengan rerata negara sesama kategori BBB Fitch, sebesar 51,7 persen
Masyita menuturkan bahwa membandingkan ULN antarnegara perlu melihat nilai pendapatan domestik bruto (PDB) juga. Ibarat membandingkan nilai KPR, perlu disesuaikan dengan penghasilan.
“Berbanding dengan PDB porsi hutang Indonesia hanya 35,8 persen per Oktober 2019. Selain itu, ULN kita juga jangka panjang membuat resiko fiskal kita untuk membayar kewajiban masih manageable,” jelas Masyita.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
Advertisement
Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
Advertisement
Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
Kemenkes Buka Pendaftaran Lowongan Nakes untuk 4 Rumah Sakit
Advertisement
DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Soal Pembebasan Lahan untuk IKN dan PSN, AHY: Tidak Boleh Asal Gusur
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Airlangga Hartato Sebut Jokowi Milik Bangsa dan Semua Partai
- Es Krim Magnum Ditarik karena Mengandung Plastik dan Logam, Ini Kata BPOM
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Advertisement
