Advertisement
Faisal Basri: Korupsi Penghambat Utama Investasi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri mengatakan penghambat utama investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien.
"Yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, sedangkan urusan ketenagakerjaan berada pada urutan kesebelas," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).
Advertisement
Dalam Executive Opinion Survey 2017, yang dikutip Faisal Basri, masalah korupsi memang berada di urutan pertama. Sementara itu, urusan ketenagakerjaan berada di urutan sebelas.
Faisal menjelaskan, kinerja investasi mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, bahkan tertinggi pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, yang menjadi masalah adalah pertumbuhan investasi yang tinggi tersebut tidak dibarengi dengan hasil yang tinggi juga. Hal inilah yang menurut Faisal harus dicarikan obat mujarabnya.
"Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi, tetapi mengapa berat badannya tidak naik? Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu," tuturnya.
Faisal mengibaratkan cacing sebagai tindakan-tindakan korup yang menyedot darah dan energi perekonomian. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif.
Cacing juga diibaratkan dengan praktik antipersaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN, tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif.
Lebih lanjut, menurutnya cacing yang lebih berbahaya adalah para investor kelas kakap yang mendapatkan fasilitas istimewa karena hasil kedekatan dengan penguasa.
"Investasi mereka sangat besar, tetapi hampir segala kebutuhannya diimpor, puluhan ribu tenaga kerja dibawa dari negara asal dan tidak menggunakan visa kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor sehingga pengusaha dalam negeri yang memasok investor asing itu menderita luar biasa," jelasnya.
Praktik-praktik ini akhirnya menyebabkan ICOR (incremental capital-output ratio) Indonesia sangat tinggi. Di era Jokowi ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang kurun waktu Orde Baru sampai era SBY reratanya hanya 4,3.
Artinya, kata Faisal, selama pemerintahan Jokowi-JK, untuk menghasilkan tambahan satu unit output, diperlukan tambahan modal 50 persen lebih banyak. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya, ICOR Indonesia pun tercatat paling tinggi di Asean.
"Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7," kata Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Gorontalo
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
Advertisement
Advertisement