Advertisement
Bawaslu: Mayoritas Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka Meski Corona
Pasangan bakal calon Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) dan bakal calon Wakil Wali Kota Surabaya Armuji (kanan) menyampaikan sambutan usai pengumuman rekomendasi calon kepala daerah yang diusung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan di Taman Harmoni, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/9/2020). DPP PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Ery Cahyadi dan Armuji menjadi bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Surabaya pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. ANTARA FOTO - Moch Asim
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan sebagian besar peserta Pilkada 2020 lebih memilih untuk melakukan kampanye secara tatap muka ketimbang melakukannya secara daring pada masa pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI Afifuddin yang mengatakan bahwa sekitar 43 persen atau 253 kegiatan kampanye yang telah dilakukan pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2020 dilakukan secara tatap muka.
Advertisement
"Sebanyak 253 kegiatan [kampanye] atau 43 persen adalah pertemuan tatap muka. Jadi kalau kita kihat trennya maka hampir separuh metode yang dipilih oleh peserta Pilkada di tiga hari pertama [kampanye] adalah tatap muka yang 50 orang batasannya," ujarnya dalam Webinar KPU RI Adaptasi Kebiasaan Baru Pemihan 2020: Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring, Jumat (1/10/2020).
Kemudian, sambungnya, kampanye melalui penyebaran bahan kampanye sebanyak 128 kegiatan atau 22 persen, pemasangan alat peraga sebanyak 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial 64 kegiatan (11 persen), dan sisanya 41 kegiatan kampanye dalam jaringan atau daring.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa selama kegiatan kampanye yang dilakukan pada 28 September hingga 30 September 2020, Bawaslu menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan di 35 kabupaten/kota. Sayangnya, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai jenis pelanggaran dan jumlah pelanggarannya.
Afifuddin pun menyatakan bahwa Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mendorong para peserta Pilkada untuk mengedepankan atau memilih metode kampanye secara daring atau melalui media sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement
