Advertisement
Diam-Diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke RUU Ciptaker
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacariburn
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Secara mengejutkan, pemerintah menyebut substansi dalam Omnibus Law Perpajakan akan dilebur menjadi salah satu klaster di Undang-Undang (omnibus law) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).
Pemerintah beralasan peleburan substansi UU tersebut selain bisa menghemat waktu juga mengefisienkan proses legislasi dibandingkan membahasnya satu persatu.
Advertisement
"Jadi Omnibus Law Perpajakan tidak terpisah dari omnibus law ciptaker. Omnibus law perpajakan masuk dalam salah satu klaster di UU tersebut," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kamis (1/10/2020).
BACA JUGA: 37 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini di DIY, 24 Didominasi Sleman
Febrio menambahkan dengan peleburan tersebut, semua substansi yang telah dipaparkan pemerintah sebelumnya praktis bagian dalam Omnibus Law Ciptaker. Termasuk dalam hal ini klausul tentang perubahan sistem pajak dari Worldwide Tax System ke Territorial Tax System.
Adapun pembahasan UU Ciptaker sendiri terus dikebut oleh pemerintah. Pembahasan UU Ciptaker bahkan dibahas meski DPR telah memasuki masa reses. Pihak eksekutif maupun legislatif berharap, pembahasan UU ini segera bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Ada yang menyebutkan bulan Oktober 2020.
Dalam catatan Bisnis, Omnibus Law Perpajakan terdiri atas enam pilar yakni pendanaan investasi; sistem teritori perpajakan; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib pajak; keadaan iklim berusaha; dan fasilitas pajak.
Artinya, jika UU Ciptaker disahkan pada bulan Oktober, keenam pilar yang salah satunya perubahan sistem pajak dari worldwide ke teritorial tersebut juga akan segera berlaku mengikuti poin-poin yang disahkan dalam Omnibus Law Ciptaker.
"Ini hemat energi dan hemat waktu, sangat efisien untuk Omnibus Law perpajakan," tegas Febrio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
2 Ruang Kelas Disiapkan untuk Sambut Wapres Gibran di Sentani
Prediksi BMKG: Kota Besar Dilanda Hujan Hari Ini
Menkeu Purbaya Ingatkan Anak Muda Jangan FOMO dengan Investasi
Kementerian Raja Juli Peroleh Rp6,04 Triliun
Advertisement
Memanas! China Tahan Kapal Filipina di Beting Scarborough
Polisi Hanya Jerat Pasal Penculikan Terkait Kematian Kacab Bank di Jakarta
Catat Lokasi dan Waktu Demo Ojol 17 September 2025
Konservasi Ikan Belida, Kilang Pertamina Selamatkan Identitas Sungai Musi
Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
Advertisement
Korban Meninggal Kasus Kecelakaan Bus RS Bina Sehat di Bromo Bertambah
Pembunuhan Kacab Bank, Dua Oknum TNI AD Dijanjikan Imbalan Rp100 Juta
Ojol Gelar Demo 17 September 2025, Ini 7 Tuntutan yang Diangkat
Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
Mahfud MD Dikabarkan Masuk Kabinet Merah Putih, Begini Respons Bappisus
Advertisement
Polri Minta Interpol Terbitkan Red Notice Riza Chalid
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Serapan APBD Perubahan Sleman Capai 58 Persen dari Rp3,388 Triliun
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
- 100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
- Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
- Prabowo Akan Menghadiri Peluncuran 25 Ribu Rumah Subsidi di Bogor
- Gen Z di Timor Leste Prakarsai Demonstrasi
Advertisement
Advertisement
