Advertisement
Diam-Diam, Pemerintah Selipkan Omnibus Law Perpajakan ke RUU Ciptaker
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacariburn
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Secara mengejutkan, pemerintah menyebut substansi dalam Omnibus Law Perpajakan akan dilebur menjadi salah satu klaster di Undang-Undang (omnibus law) Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).
Pemerintah beralasan peleburan substansi UU tersebut selain bisa menghemat waktu juga mengefisienkan proses legislasi dibandingkan membahasnya satu persatu.
Advertisement
"Jadi Omnibus Law Perpajakan tidak terpisah dari omnibus law ciptaker. Omnibus law perpajakan masuk dalam salah satu klaster di UU tersebut," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Kamis (1/10/2020).
BACA JUGA: 37 Kasus Positif Covid-19 Hari Ini di DIY, 24 Didominasi Sleman
Febrio menambahkan dengan peleburan tersebut, semua substansi yang telah dipaparkan pemerintah sebelumnya praktis bagian dalam Omnibus Law Ciptaker. Termasuk dalam hal ini klausul tentang perubahan sistem pajak dari Worldwide Tax System ke Territorial Tax System.
Adapun pembahasan UU Ciptaker sendiri terus dikebut oleh pemerintah. Pembahasan UU Ciptaker bahkan dibahas meski DPR telah memasuki masa reses. Pihak eksekutif maupun legislatif berharap, pembahasan UU ini segera bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Ada yang menyebutkan bulan Oktober 2020.
Dalam catatan Bisnis, Omnibus Law Perpajakan terdiri atas enam pilar yakni pendanaan investasi; sistem teritori perpajakan; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib pajak; keadaan iklim berusaha; dan fasilitas pajak.
Artinya, jika UU Ciptaker disahkan pada bulan Oktober, keenam pilar yang salah satunya perubahan sistem pajak dari worldwide ke teritorial tersebut juga akan segera berlaku mengikuti poin-poin yang disahkan dalam Omnibus Law Ciptaker.
"Ini hemat energi dan hemat waktu, sangat efisien untuk Omnibus Law perpajakan," tegas Febrio.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Basarnas Pantau Arus Nataru di Ketapang-Gilimanuk
PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Lokasi Banjir
KSAD Tuding Adanya Sabotase Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
WNA China Berpotensi Jadi Tersangka Tambang Emas Ilegal
Advertisement
Pemerintah Tambah 280 Starlink Pulihkan Komunikasi Sumatera
DPR Desak Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban Scam
Respons Bendera GAM, Hasto PDIP: Di NKRI Hanya Ada Merah Putih
BMKG Peringatkan Hujan Ekstrem Ancam Pulau Belitung
Kemenhub: Arus Mudik Natal 2025 Lancar dan Terkendali
Advertisement
Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya
WNA Spanyol Korban Kapal Tenggelam di Labuan Bajo Ditemukan
Trump Klaim AS Gantikan PBB Selesaikan Konflik Thailand-Kamboja
Gempa M 4,6 Guncang Agam Sumbar, Dipicu Sesar Aktif
20 Ribu Buruh Gelar Demo KSPI Tuntut Kenaikan UMP Jakarta
Advertisement
Aktivitas Semeru Didominasi Gempa Erupsi, Status Siaga
Berita Pilihan
Advertisement
DPRD-Pemda DIY Sepakati 3 Raperda, Pariwisata Kalurahan Diperkuat
Advertisement
Monas Ramai Dikunjungi 130 Ribu Wisatawan Saat Libur Natal 2025
Advertisement
Berita Populer
- PSS Sleman Tanpa Tiga Pemain saat Hadapi Persipal
- Pemerintah Kebut Pemulihan Banjir Aceh-Sumatra Saat Nataru
- 168 Ribu Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H+2 Natal
- Libur Akhir Tahun, Call Center 112 Bantul Siaga 24 Jam
- Pemerintah Targetkan 15.000 Rumah Pascabanjir Rampung 3 Bulan
- Pemilu Myanmar Digelar, Pertama Sejak Kudeta Militer 2021
- Indonesia Turunkan 10 Wakil di Malaysia Open 2026
Advertisement
Advertisement
