Advertisement
Indonesia Disasar China untuk Uji Final Vaksin Corona
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Pengujian vaksin Covid-19 China semakin progresif di sejumlah negara, termasuk Indonesia. China dinilai akan menghilangkan gap akses vaksin antara negara maju dan miskin.
Dilansir dari South China Morning Post, deretan negara tersebut di antaranya adalah Peru, Argentina, Brasil, Bahrain, Uni Arab Emirat (UEA), Mesir, Pakistan, Turki, Maroko, Arab Saudi, Bangladesh, Indonesia dan Rusia. Tiga produsen vaksin asal China telah menandatangani kerja sama dengan negara-negara tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Ikut Uji Vaksin Corona, 42% Peserta Alami Efek Sakit Kepala
Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Meksiko, Bangladesh dan Pakistan telah memulai uji lokal untuk memperoleh akses vaksin.
Salah satu produsen, Sinovac Biotech, mengatakan negara yang telah melakukan uji tahap 3 akan mendapatkan akses vaksin dalam waktu yang bersamaan dengan China.
Negara seperti Indonesia, Brasil, dan Turki termasuk di antaranya. Sementara Bangladesh akan segera menyusul. Adapun, BUMN China Sinopharm telah bekerja sama dengan UEA untuk menjalankan pengembangan vaksin sampai tahap uji fase 3.
Dengan kerja sama antarnegara tersebut, memberikan peran besar bagi perusahaan China dalam distribusi vaksin.
BACA JUGA : Awal Tahun Depan, Vaksin Corona Digunakan di Australia
Yanzhong Huang, anggota senior kesehatan global Dewan Hubungan Luar Negeri New York mengatakan negara-negara tadi tidak perlu mengeluarkan investasi besar untuk mendapatkan dosis vaksin atau hak produksi vaksin dari China.
"Pendekatan China dengan negara-negara tersebut melalui kemitraan uji klinis, contohnya, akan memitigasi gap akses vaksin di antara negara kaya dan miskin," katanya dikutip dari SCMP.
Sementara itu, New York Times melaporkan pengujian tahap tiga yang dilakukan perusahaan China dinilai belum terbukti dan dikhawatirkan memiliki efek yang berbahaya.
Kekhawatiran muncul setelah sejumlah upaya penyuntikan uji klinis vaksin kepada sejumlah kalangan masyarakat di China, termasuk pegawai BUMN dan perusahaan farmasi itu sendiri.
Hal itu seperti yang dikemukakan oleh dokter anak di Institut Riset Anak-anak Murdoch, Kim Mulholland di Melbourne, Australia.
"Kekhawatiran saya adalah sulit bagi pegawai perusahaan [vaksin China] untuk menolak," katanya.
BACA JUGA : Hasil Uji Klinis Vaksin Corona di Indonesia Akan Diumumkan
Komisi Kesehatan Nasional China telah mendapatkan 'pengertian dan dukungan' dari WHO setelah kabinet China mengizinkan program penggunaan darurat untuk domestik.
Seorang juru bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan program tersebut dikeluarkan atas kebijakan negara itu sendiri dan tidak di bawah izin WHO.
Seperti diketahui, Amerika Serikat dan China tampak berlomba-lomba membuat vaksin seiring kampanye Presiden Donald Trump yang berjanji akan menyediakan vaksin pada Oktober. Banyak juga yang mengkhawatirkan pemerintah Trump akan menekan izin vaksin sebelum teruji secara aman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tiga Naskah Kuno Indonesia Ditetapkan Jadi Memory of the World oleh UNESCO
- Ini Daftar Vaksinasi Wajib bagi Jemaah Calon Haji Sebelum ke Tanah Suci
- Pengakuan Kedaulatan Palestina, Beberapa Negara Uni Eropa Bakal Deklarasi Bareng
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- KPU Purworejo Digugat ke PTUN Oleh Caleg Nasdem
Advertisement
Jumlah Pendaftar PPS di Gunungkidul Tidak Mencapai Target, KPU Memperpanjang Pendaftaran
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Operasional KRL Jogja Solo Ditambah Jadi 30 Perjalanan
- Ayah Perkosa Anak Kandung di Serang, Kementerian PPPA Turun Tangan
- Hujan Badai Diprediksi Terpa Sejumlah Wilayah di Indonesia Hari Ini
- Kemenperin Nilai Strategi Bata Tutup Pabrik Kurang Tepat
- Amerika Akui Banyak Warga Palestina Tewas di Gaza Akibat Bom yang Dipasok ke Israel
- Turki Pukul Israel dengan Embargo Hubungan Perdagangan
- Jokowi Cermati Nama-nama Calon Pansel KPK Sebelum Diumumkan
Advertisement
Advertisement