Advertisement
Eks Tim Mawar Masuk ke Kemenhan, Ini Respons Mantan Sekretaris Kabinet

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris Kabinet pada Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam mencuit soal masuknya eks-anggota Tim Mawar dalam jajaran pejabat di Kemenhan.
Dipo mengingatkan agar lembaga Kepresidenan RI dilindungi, dan penyaringan calon pejabat menjadi bagian penting sebelum Presiden menandatangani Keppres pengangkatan pejabat.
Advertisement
BACA JUGA : Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan, Jokowi Disebut Ingkar
Nah...bukannya di Tim Anggota TPA utk pengangkatan pejabat; ada anggota BIN dll, yang menyaring calon pejabat sebelum Presiden teken Keppres Pengangkatan?? Janganlah abai lindungi lembaga Kepresidenan RI. Walau presidennya @jokowi @setkabgoid @tempodotco https://t.co/j83OCZtvW6
— Dipo Alam (@dipoalam49) September 27, 2020
Pernyataan Dipo Alam diberi tautan ke akun @jokowi, @setkabgoid, dan @tempodotco.
Sebelumnya, Tempo.co memberitakan pernyataan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang menduga ada dua orang di antara enam pejabat eselon 1 Kementerian Pertahanan yang pernah terafiliasi dengan Tim Mawar.
"Dengan langkah Menhan tersebut, maka Presiden Jokowi dan DPR RI akan semakin dinilai melanggar janjinya, terutama dalam mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa serta pelanggaran HAM masa lalu di negara ini," ujar Usman, seperti dikutip Tempo.co, Jumat, 25 September 2020.
Usman mengatakan Jokowi seakan baru saja menyerahkan kendali kekuatan pertahanan negara kepada seseorang yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ia menyebut perkembangan ini mengirimkan sinyal yang mengkhawatirkan bahwa para pemimpin Indonesia telah melupakan hari-hari tergelap dan pelanggaran terburuk yang dilakukan di era Presiden Soeharto.
"Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan," kata Usman.
BACA JUGA : Disebut Terlibat Rusuh 22 Mei, Mantan Komandan Tim Mawar
Usman mengatakan hal ini bukan sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap hak asasi manusia yang ditetapkan pada era Reformasi.
"Mereka yang terlibat pelanggaran HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan strategis dan struktural di pemerintahan," kata Usman.
Kepastian pergantian ini didasari lewat Keputusan Presiden nomor 166 TPA Tahun 2020 yang terbit 23 September 2020.
Enam pejabat tersebut adalah Mayjen TNI Budi Prijono. Sebelumnya, Budi menjabat sebagai Kepala Badan Sarana Pertahanan. Kemudian jabatan Kepala Badan Sarana Pertahanan dialihkan kepada Marsma TNI Yusuf Jauhari.
BACA JUGA : Mantan Komandan Tim Mawar Laporkan Pemilik Akun
Lalu ada nama Brigjen TNI Dadang Hindrayudha yang akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Marsda TNI Julexi Tambayong sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Mayjen TNI Joko Supriyanto sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Brigjen TNI Yulius Selvanus sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan.
Melansir dari laporan Majalah Tempo pada Desember 1998, Tim Mawar dibentuk oleh Mayor Inf. Bambang Kristiono pada Juli 1997. Tim ini terlibat penculikan sejumlah aktivis pada masa itu. Kasus penculikan tersebut telah diadili oleh Mahkamah Militer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement