Advertisement
Kuota Internet Dianggap Kurang, Peserta Didik dan Orang Tua Mengadu ke KPAI

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI untuk Pembelajaran Jarak Jauh dinilai kurang. Sejumlah peserta didik dan orang tua pun mengadukan permasalahan tersebut kepada Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk ditindaklanjuti.
Pada 23-25 September 2020, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti mendapatkan pengaduan melalui aplikasi WhatsApp, Twitter dan Facebook terkait dengan usulan perubahan kuota internet dari Kemdikbud untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Advertisement
Dalam keterangan resmi yang diterima JIBI/Bisnis.com, Sabtu (26/9/2020), usulan perubahan disampaikan karena kuota umum 5 GB dianggap kurang. Sebaliknya, kuota belajar 30 GB berlebihan, bahkan berpotensi mubazir.
Per 25 September 2020, jumlah pengadu mencapai 50 orang yang terdiri atas siswa, guru, orangtua yang melakukan pengaduan melalui media sosial. Mayoritas pengadu adalah usia anak dengan jenjang pendidikan terbanyak adalah SMA/SMK.
Adapun wilayah pengadu cukup bervariatif antara lain 24 persen berasal dari DKI Jakarta, 18 persen berasal dari Jawa Barat, 16 persen berasal dari Sumatera Barat, 8 persen berasal dari Jawa Tengah.
Selain itu, ada masing-masing 6 persen berasal dari Riau dan Sumatera Utara; masing-masing 4 persen berasal dari Banten dan NTB; masing-masing 2 persen berasal dari Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Papua.
Para pengadu mengeluhkan kebijakan kuota dari Kemdikbud dengan ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh.
Adapun ketentuannya antara lain paket kuota internet untuk peserta didik PAUD mendapatkan 20 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 15 GB. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan 35 GB per bulan dengan rincian 5 GB untuk kuota umum dan kuota belajar 30 GB.
Komisioner KPAI kemudian menggali dari para pengadu seperti apa usulan mereka yang berbasis pada kebutuhan riil. KPAI juga mencoba memberikan pilihan usulan agar memudahkan analisa kebutuhan kuota PJJ menurut para pengadu.
Pilihan tersebut terdiri atas 10 GB kuota umum-25 GB kuota belajar; 15 GB kuota umum-20 GB kuota belajar; 20 GB kuota umum 15 GB kuota belajar; dan kuota umum 35 GB.
Atas penggalian tersebut, KPAI memeroleh data sebagai berikut, sekitar 2 persen pengadu mengusulkan menjadi 10 GB kuota umum dan 25 GB kuota belajar; 8 persen menginginkan menjadi 15 GB kuota umum dan 20 GB kuota belajar.
Lainnya, 26 persen menginginkan menjadi 20 GB kuota umum dan 15 GB persen kuota belajar. Mayoritas pengadu sebanyak 40 persen mengusulkan seluruhnya kuota umum agar lebih fleksibel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement