Advertisement
Fadli Zon Ikut Usul Penundaan Pilkada: Mau Prioritas Kesehatan, Ngotot Lakukan Pilkada 2020
![Fadli Zon Ikut Usul Penundaan Pilkada: Mau Prioritas Kesehatan, Ngotot Lakukan Pilkada 2020](https://img.harianjogja.com/posts/2020/09/22/1050538/zon8sah.jpg)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Semakin banyak pihak mendesak agar pelaksanaan Pilkada 2020 yang jadwalnya digelar 9 Desember agar ditunda lantaran berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19 yang membahayakan bagi masyarakat.
Kali ini, usulan datang dari anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Ia berkomentar bahwa menunda Pilkada 2020 adalah pilihan terbaik saat ini di tengah pandemi yang belum kelihatan mereda.
Advertisement
Baca juga: Muncul Desakan Penundaan Pilkada, Ini kata Balon Bupati Gunungkidul
“Menunda Pilkada adalah pilihan terbaik bagi keselamatan bersama. Jangan sampai kontradiksi kata dan perbuatan. Maunya prioritaskan kesehatan eh ngotot lakukan Pilkada. Memang pelajaran “logika” sdh lama tak diajarkan. Mungkin bisa masuk kurikulum Mas Menteri,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Selasa (22/9/2020).
Sebelumnya, Muhammadiyah juga mendesak agar pelaksanaan Pilkada ditunda dengan alasan yang sama, agar tak menimbulkan klaster baru Covid-19.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa,” tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keterangan resmi, Senin (21/9/2020).
Baca juga: Pelanggar Protokol Kesehatan Makin Banyak di Tengah Meningkatnya Kasus Covid-19
Muhammadiyah bahkan meminta agar pelaksanaan Pilkada ditunda sampai keadaan memungkinkan mempertimbangkan keselamatan masyarakat yang harus diutamakan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang malah berpotensi membentuk klaster penularan Covid-19.
Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga turut meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris mengatakan bahwa pemilihan serentak pada 9 Desember nanti akan mengakibatkan 100 juta orang berkumpul secara serentak.
“Kepala pemerintah pusat, Hotman Paris menyarankan agar tunda Pilkada, tunda Pilkada. Pilkada akan mengumpulkan orang lebih dari 100 juta orang, bayangkan kumpul lebih dari 100 juta orang, akibatnya apa terhadap ancaman Corona,” katanya Senin (21/9/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- PBNU dan PKB Masih Saja "Perang Dingin", Ini yang Jadi Biangnya
- PSI Resmi Umumkan Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung, Ini Daftarnya
- PBNU Siapkan Panitia Khusus untuk Mengembalikan PKB ke NU, Ini Alasannya
- BPK Temukan Masalah di Sistem Keuangan Haji Terpadu
- Air Bersih di IKN Bisa Langsung Diminum Dialirkan dari IPA Sepaku
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/27/1182739/korupsi-ilustrasi-freepik.jpg)
Diduga Terlibat Korupsi, Politisi Partai NasDem Ditangkap Tim Kejagung
Advertisement
![alt](https://img.harianjogja.com/posts/2024/07/24/1182437/taman-ablekambang.jpg)
Taman Balekambang Solo Resmi Dibuka Kamis 25 Juli 2024, Segini Tarif Masuk dan Jam Operasionalnya
Advertisement
Berita Populer
- Bolone Mase "Gibran" Dukung Dico di Pilwalkot Semarang
- PBB: Korban Jiwa Dampak Panas Ekstrem Diperkirakan Mencapai 500 Ribu Orang Pertahun
- Museum Song Terus Menambah Keberagaman Wisata di Pacitan
- Kejagung Limpahkan Tersangka Direktur SMIP ke Kejari Pekanbaru dalam Kasus Importasi Gula
- MUI Kaji Kemungkinan Dapat Ikut Mengelola Tambang
- Pemkab Kulonprogo Komitmen Dukung Pembentukan Kawasan Geopark Jogja
- Tito Karnavian Optimistis Indonesia Jadi Negara dengan Ekonomia Dominan di Dunia
Advertisement
Advertisement