Ini Asal Mula Kegaduhan Rencana Penghapusan Pelajaran Sejarah

Mendikbud Nadiem Makarim - Antara/Rivan Awal Lingga.
21 September 2020 19:47 WIB Mutiara Nabila News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Baru-baru ini tersebar kabarKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI bakal menghapus mata pelajaran sejarah atau menjadikannya sebagai mata pelajaran tak wajib. Mendikbud Nadiem Makariem membantah kabar tersebut dan menjelaskan kronologi munculnya isu tersebut.

Nadiem mengatakan awalnya ada materi presentasi internal terkait dengan permutasi soal penyederhanaan kurikulum. Materi presentasi tersebut lantas tersebar di masyarakat dan keburu viral di media sosial.

Dalam permutasi tersebut mamang ada usulan untuk membuat mata pelajaran sejarah menjadi tidak wajib dipelajari siswa SMA dan sederajat.

Perinciannya, di kelas 10 mata pelajaran sejarah digabung dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.

“Kami punya banyak puluhan versi berbeda yang sedang melalui forum group discussion [FGD] dan semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final,” kata Nadiem dalam video klarifikasinya, Minggu (21/9/2020).

Komentar Fadli Zon

Kabar soal penghapusan pelajaran Sejarah dikomentari  banyak kalangan, salah satunya dari Fadli Zon.

Dalam cuitan panjangnya di Twitter, Fadli antara lain menyebutkan bahwa secara normatif, kebijakan ini sangat bertentangan dengan semangat dan tujuan pendidikan nasional.

Di dalam Undang-Undang (UU) No.20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan tujuan tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab.

"Nilai-nilai itu sejatinya terangkum di dalam pendidikan Sejarah. Historia magistra vitae, sejarah adalah guru kehidupan," cuit Fadli Zon melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon, Senin (21/9/2020).

Pernyataan Fadli yang senada juga beredar dalam bentuk pernyataan tertulis lengkap dengan penjelasan gelar yang bersangkutan sebagai doktor ilmu sejarah dari Universitas Indonesia.

Fadli antara lain mengingatkan agar Kemendikbud berhati-hati dalam merancang penyederhanaan kurikulum.

Fadli menyebutkan di satu sisi memang perlu adanya penyederhanaan kurikulum, agar tak terlalu membebani siswa, selain agar kurikulum lebih adaptif terhadap kondisi kekinian.

“Namun, di subyek mana penyederhanaan itu harus dilakukan, saya kira ini harus didiskusikan secara luas dan mendalam terlebih dahulu. Saya senang Kemendikbud sudah mengklarifikasi rencana penghapusan pelajaran sejarah tidaklah benar,” ungkap Fadli.

Fadli menjelaskan setidaknya ada dua peran strategis pendidikan sejarah. Pertama, sebagai instrumen transmission of culture.

Pendidikan sejarah, ujarnya, membentuk siswa untuk memiliki penghargaan yang tinggi terhadap the glorious past bangsa kita. Pelajaran Sejarah juga membuat siswa mampu menghargai karya bangsa di masa lampau, sekaligus memupuk rasa bangga sebagai bangsa.

Kedua, lanjut Fadli, pendidikan sejarah mengajarkan esensialisme. Sebagai sebuah disipilin ilmu, sejarah tak hanya sebatas pendidikan pengetahuan sejarah, namun juga sebagai instrumen pengembangan kemampuan berpikir kronologis, analitis, dan kritis. Dengan kata lain, pengetahuan sejarah akan membantu siswa memecahkan permasalahan kekinian.

“Selain itu, saya mau mengingatkan Mendikbud, sejarah bukan sekadar nama, tahun dan peristiwa masa lalu. Tapi sebuah journey atau perjalanan sebuah bangsa. Mereka yang tak memahami masa lalu, tak kan pernah mengerti masa kini. Mereka yang tak paham masa kini, tak kan bisa merancang masa depan. Jadi, saya berharap Kemendikbud tak gegabah dalam merancang penyederhanaan kurikulum,” imbuhnya.

Misi Nadiem Makarim

Nadiem menegaskan penyerdehanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022.

“Tahun 2021 kami akan melakukan berbagai prototyping di beberapa sekolah yang terpilih dan tidak akan dilakukan dalam skala nasional. Jadi tidak akan ada kebijakan yang akan dimunculkan pada 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mapel sejarah,” tegasnya.

Nadiem mengungkapkan dirinya terkejut karena komitmennya terhadap sejarah kebangsaan dipertanyakan. Padahal dia punya misi untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak.

“Misi saya ingin menjadikan sejarah jadi relevan bagi generasi muda, dengan penggunaan media yang menarik dan relevan agar bisa menginspirasi. Identitas generasi baru yang nasionalis hanya bisa terbentuk dari kolektif memori yang membanggakan dan menginspirasi,” jelas Nadiem.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia