Gegara Visa Dicabut Trump, Ini Langkah Presiden Palestina di Sidang Umum PBB
Presiden AS Donald Trump mencabut visa kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk berpidato saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Ilustrasi/Bloomberg - Brent Lewin
Harianjogja.com, JAKARTA – Spanyol berupaya mengenakan pajak kepada seluruh perusahaan yang mengoperasikan layanan telekomunikasi, termasuk panggilan dan pesan instan berbasis internet.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Telekomunikasi Spanyol Roberto Sanchez dalam konferensi pers pada hari Jumat (11/9/2020). Dalam kesempatan tersebut, ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan undang-undang baru sebagai landasan hukum.
“Di bawah undang-undang baru, semua operator yang menyediakan layanan telekomunikasi tanpa harus menyediakan nomor telepon, seperti WhatsApp dan Telegram harus mendaftar sebagai operator telekomunikasi dan akan dikenakan pajak berdasarkan pendapatan,” kata Sanchez, seperti dikutip Bloomberg.
BACA JUGA : Karyawan Twitter WFH Selamanya, Google dan Facebook
Ia menjelaskan, saat ini hanya operator telepon yang dapat memberikan nomor telepon yang perlu mendaftar sebagai operator telekomunikasi.
Di bawah usulan aturan tersebut, yang akan membutuhkan persetujuan parlemen, perusahaan internet seperti Alphabet Inc. dan Facebook Inc. sebagai induk WhatsApp harus memaparkan pendapatan penjualan mereka dari layanan pesan instan di Spanyol.
Kepala investasi di Tigress Financial Partners, Ivan Feinseth, mengatakan untuk raksasa teknologi seperti Facebook, penjualan sebagian besar didorong oleh iklan. Mengingat WhatsApp menghasilkan sedikit pendapatan bagi perusahaan, dampak dalam jangka pendek tidak akan besar undang-undang itu disahkan.
Dalam jangka panjang, layanan perpesanan akan terlihat diintegrasikan ke dalam platform e-commerce, sehingga menciptakan lebih banyak peluang untuk memperoleh pendapatan, tambahnya.
BACA JUGA : Dapat Uang Saku US$1.000, Karyawan Facebook Bisa Kerja
Di masa lalu, ada inisiatif untuk mengatur dan memajaki layanan internet seperti Facebook dan Google sebagai telekomunikasi. Upaya ini adil sampai batas tertentu karena pesan berbasis internet telah menggantikan sebagian besar SMS konvensional dari perusahaan telepon di sebagian besar pasar, menurut konsultan industri Chetan Sharma.
“Tapi tidak ada ekspektasi pengiriman, terutama untuk layanan darurat, dan beban utamanya ada pada operator. Perusahaan seperti Google dan Facebook jelas menginginkan kebebasan terkendali karena segala bentuk regulasi membuat mereka bertanggung jawab yang dapat menyebabkan denda jika terjadi ketidakpatuhan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Presiden AS Donald Trump mencabut visa kedatangan Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk berpidato saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Wonogiri mulai tinggalkan ketergantungan sektor pertanian, kini fokus kembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dongkrak ekonomi daerah.
Prediksi Bournemouth vs Man City Liga Inggris 2026, laga penentu gelar. The Citizens wajib menang demi menjaga peluang juara.
SPMB Jateng 2026 resmi diluncurkan. Daya tampung SMA/SMK negeri hanya 40 persen, gubernur tegaskan tak ada titip-menitip.
UGM dan KAGAMA berupaya manfaatkan rumah Prof Sardjito untuk kegiatan akademik di tengah isu penjualan aset bersejarah.
Kasus penembakan pemuda di Candisari Semarang terungkap. Polisi beberkan kronologi, motif pelaku, hingga peluang restorative justice.