Advertisement
Mau Gelar Hajatan, Warga Kota Magelang Harus Izin Dahulu ke Pemkot
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG - Warga Kota Magelang yang akan mengadakan kegiatan yang bersifat kerumunan, harus mengajukan izin ke Pemerintah Kota Magelang.
Sekretaris Daerah Joko Budiyono menyebutkan Pemerintah Kota Magelag telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Covid-19. Perwal ini dibuat dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19.
Advertisement
Baca juga: Covid-19 Sudah Bermutasi di Indonesia dan 10 Kali Lebih Menular, Ini Penjelasan Epidemiolog
Dalam Perwal ini, Pemkot membatasi kegiatan masyarakat yang melibatkan massa setelah era adaptasi kebiasaan baru (new normal). "Setelah new normal, kegiatan masyarakat kami batasi guna menekan penyebaran Covid-19," Joko, dalam keterangan pers, Senin (31/8/2020).
Di dalam Perwal tersebut ada 12 bab dan 34 pasal, yang di antaranya mengatur hajatan dan pertemuan masyarakat. Salah satu aturannya yakni undangan dibatasi 30 persen dari kapasitas daya tampung ruangan atau tempat hajatan.
"Maksimal 30 persen dari daya tampung, baik itu indoor maupun outdoor. Termasuk ketika kampanye saat Pilkada dalam waktu dekat ini," jelasnya.
Baca juga: Banyak Warga Menjanda dan Menduda Saat Pandemi, Ini Penyebabnya
Bukan hanya pembatasan jumlah undangan atau peserta kegiatan, katanya, regulasi ini mengatur mekanisme konsumsi. Konsumsi tidak boleh prasmanan, namun harus dalam kemasan/kardus.
"Pemangku hajat sebelumnya juga harus mengadakan simulasi, minimal 1 kali," ungkapnya.
Lebih lanjut, hal paling penting adalah pemangku hajat wajib mengajukan surat izin melaksanakan kegiatan mulai dari satgas di tingkat RT/RW, lurah, camat hingga kota. Pengajuan 10 hari sebelum hari H hajatan.
"Tidak mau menggunakan protokol kesehatan tidak diberi izin," ujarnya.
Joko menambahkan, Perwal 30/2020 tidak memberlakukan denda kepada pelanggar, sebab Perwal tidak boleh berkaitan dengan dana dari masyarakat. Jika ada penarikan dana dari warga harus ada izin dari DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
China Sampaikan Dukacita atas Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Mentan: NTP Tertinggi Sepanjang Sejarah, Produksi Beras Naik
BMKG Pasang 10 Ribu Detektor, 40 Ribu Gempa Terjadi Sepanjang 2025
Dirjen Minerba: Hilirisasi SDA Bagian Bela Negara
Advertisement
Kasus Kuota Haji, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Yaqut Cholil
Perusak Hutan Sumatera Teridentifikasi, Satgas PKH Siapkan Evaluasi
Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
Program MBG Libatkan 40.000 UMKM sebagai Pemasok Bahan Baku
Pemda DIY Salurkan 2,4 Ton Beras untuk Mahasiswa Terdampak Bencana
Advertisement
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Sita Dokumen dan Uang
Kapolri Siapkan Perpol No 10 Masuk Revisi UU Polri, Polemik Menguat
Rizki Juniansyah Rebut Emas SEA Games dan Pecahkan Rekor Dunia
Polri Segera Umumkan Tersangka Bencana Banjir Sumatera Utara
Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
Advertisement
Unggahan Atalia Praratya Banjir Dukungan Usai Kabar Gugatan Cerai
Berita Pilihan
- Bulan Perlahan Menjauhi Bumi, Ini Dampaknya bagi Kehidupan
- Hunian Korban Bencana Sumatera Bakal Dibangun di Lahan Negara
- Tokoh Dunia Kecam Penembakan Bondi Beach yang Tewaskan 12 Orang
- Surya Group Siap Buka 10.000 Lowongan Kerja di Tahun 2026
- Konser Amal di Tangerang Galang Rp1,3 Miliar untuk Sumatera dan Aceh
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling Kulonprogo Senin 15 Desember 2025
- Korban Tewas Penembakan Pantai Bondi Australia Jadi 12
- Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Senin 15 Desember 2025
- Prakiraan Cuaca DIY Senin 15 Desember 2025, Berawan dan Hujan Sedang
- Menhub Pastikan Transportasi Jateng Siap Hadapi Nataru
- NGUDA RASA: Mendorong Kuliner Indonesia Merajai Lidah Dunia
- PEKAN RISET GEOPARK 2025: Panggung Publikasi Riset Pelajar
Advertisement
Advertisement
