Advertisement
Mau Gelar Hajatan, Warga Kota Magelang Harus Izin Dahulu ke Pemkot
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG - Warga Kota Magelang yang akan mengadakan kegiatan yang bersifat kerumunan, harus mengajukan izin ke Pemerintah Kota Magelang.
Sekretaris Daerah Joko Budiyono menyebutkan Pemerintah Kota Magelag telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman Covid-19. Perwal ini dibuat dalam rangka menekan penyebaran virus Covid-19.
Advertisement
Baca juga: Covid-19 Sudah Bermutasi di Indonesia dan 10 Kali Lebih Menular, Ini Penjelasan Epidemiolog
Dalam Perwal ini, Pemkot membatasi kegiatan masyarakat yang melibatkan massa setelah era adaptasi kebiasaan baru (new normal). "Setelah new normal, kegiatan masyarakat kami batasi guna menekan penyebaran Covid-19," Joko, dalam keterangan pers, Senin (31/8/2020).
Di dalam Perwal tersebut ada 12 bab dan 34 pasal, yang di antaranya mengatur hajatan dan pertemuan masyarakat. Salah satu aturannya yakni undangan dibatasi 30 persen dari kapasitas daya tampung ruangan atau tempat hajatan.
"Maksimal 30 persen dari daya tampung, baik itu indoor maupun outdoor. Termasuk ketika kampanye saat Pilkada dalam waktu dekat ini," jelasnya.
Baca juga: Banyak Warga Menjanda dan Menduda Saat Pandemi, Ini Penyebabnya
Bukan hanya pembatasan jumlah undangan atau peserta kegiatan, katanya, regulasi ini mengatur mekanisme konsumsi. Konsumsi tidak boleh prasmanan, namun harus dalam kemasan/kardus.
"Pemangku hajat sebelumnya juga harus mengadakan simulasi, minimal 1 kali," ungkapnya.
Lebih lanjut, hal paling penting adalah pemangku hajat wajib mengajukan surat izin melaksanakan kegiatan mulai dari satgas di tingkat RT/RW, lurah, camat hingga kota. Pengajuan 10 hari sebelum hari H hajatan.
"Tidak mau menggunakan protokol kesehatan tidak diberi izin," ujarnya.
Joko menambahkan, Perwal 30/2020 tidak memberlakukan denda kepada pelanggar, sebab Perwal tidak boleh berkaitan dengan dana dari masyarakat. Jika ada penarikan dana dari warga harus ada izin dari DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kirim Kapal Bantu Rumah Sakit ke Gaza, Prabowo Dekati Menhan Mesir
Firli Bahuri Tidak Ditahan, Penyidik Gabungan: Belum Diperlukan
Setelah Diperiksa 10 Jam, Firli Bahuri Temui Wartawan
PA 212 Gelar Aksi di Monas Besok, Estimasi Diikuti 3 Juta Orang
Advertisement
Penyidik Didorong Berani Menahan Firli Bahuri
Kunjungi PWI Pusat, Anies Baswedan Bahas Visi Kemakmuran Indonesia
Advertisement
Kasus Pneumonia Anak di China Meningkat, Kini Mulai Menyebar ke Eropa
Beras Menjadi Penyumbang Inflasi November 2023
Cegah Korupsi, KPK Awasi Penggunaan Dana Pemilu 2024
Advertisement
Berita Pilihan
- IKN Berpotensi Menyokong Pengembangan Obat Herbal, Guru Besar UGM: Kalau Benar-Benar Pindah
- Anies Sebut Pembangunan IKN Timbulkan Ketimpangan Baru, Jokowi: Justru Sebaliknya
- Berstatus Tersangka, Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo Ditolak
- Diskusi dengan Netanyahu, Elon Musk Dukung Israel
- Nawawi Ditunjuk Jadi Ketua, Insan KPK Mendukung Penuh
Advertisement
Prakiraan Cuaca Hari Ini DIY Diguyur Hujan, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat, Petir dan Angin
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Peraih Nobel Perdamaian Henry Kissinger Meninggal, Begini Komentar Sejumlah Tokoh Dunia
- Transmisi HIV dari Ibu ke Anak Masih Terjadi di Indonesia
- Penurunan Infeksi Baru HIV di Indonesia Mencapai 54 Persen
- Pemerintah Kucurkan Rp3,7 triliun untuk Insentif Rumah 2023 dan 2024
- IPW Desak Polda Menunda Proses Hukum Kasus Aiman
- Firli Diperiksa sebagai Tersangka, Polri Janji Tak Ada Perlakuan Khusus
- COP28 Dubai Dibuka, Dirut PLN Paparkan Inovasi dan Ajak Kolaborasi Global Untuk Capai NZE Nasional 2060
Advertisement
Advertisement
