Advertisement
Sri Mulyani Sebut Data Penerima Bansos Belum Update 5 Tahun Terakhir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Akibat adanya pandemi Covid-19, Pemerintah menyalurkan berbagai bantuan untuk berbagai kalangan di masyarakat. Pemerintah menyatakan akan terus mempercepat penyaluran bantuan sosial dan memastikan stimulus tersebut tepat sasaran sampai di masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini masalah data yang tumpang tindih dan belum terkonsolidasi antara kementerian dan berbagai lembaga memang masih menjadi kendala pemerintah, khususnya untuk mempercepat distribusi tersebut.
Advertisement
Baca juga: Bantul Pangkas Dana Kegiatan Seni Budaya hingga Rp6 Miliar
Misalnya, penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada 29 juta orang, Sri Mulyani menyebut data yang ada di Kementerian Sosial berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat.
Bahkan ketika ditelisik, data tersebut ternyata belum diperbarui sejak 5 tahun terakhir. Pembaruan data seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan perundang-undangan yang baru, namun tidak semua Pemda melakukannya.
Baca juga: Selama Pandemi, Penggunaan Danais Prioritas untuk Program Nonfisik
"Data di Kemensos versus yang ada di dalam realitas masyarakat ada terjadi deviasi. Waktu ditelisik ternyata data itu belum di-update sejak 2015 karena memang updating data tergantung Pemda. Pemda tidak semua melakukan pembaruan sampai kemudian terjadi Covid-19 di 2020 dibutuhkan data yang lebih baru," katanya, Selasa (11/8/2020).
Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah tidak dapat menunggu masalah tersebut rampung, sehingga bantuan sosial tetap dikucurkan sekaligus penyempurnaan data dilakukan.
Solusi lainnya juga pemerintah menambahkan program-program sosial lainnya untuk diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bansos.
Berbeda dengan negara maju di mana tranfer bansos dilakukan by name by address, sementara di Indonesia tidak demikian. "Di Indonesia nomor induk kependudukan [NIK] kadang tidak ada, by address juga kadang tidak permanen".
Menurut Sri Mulyani, e-KTP dengan single identity sebenarnya bisa menjadi solusi saat ini. Jika Indonesia memilik sistem ini, menurutnya, akan jauh lebih mudah bagi pemerintah untuk mendesain bantuan ke masyarakat.
Demikian juga dengan data bansos produktif, berupa bantuan kredit modal kerja kepada usaha mikro, kecil, dan menengah sebesar Rp2,4 juta. Sri Mulyani mengatakan data yang paling jelas sebenarnya ada di perbankan.
Oleh karenanya, pemerintah akan menggunakan data yang ada, yaitu data dari program ultra mikro yang tercatat ada sebanyak 2,1 juta pengusaha ultra mikro, data program PNM Mekar 6 juta pelaku usaha, Pegadaian 4 juta, dan data melalui koperasi yang hingga saat ini ada sebanyak 1,5 juta orang.
Di samping itu, pemerintah juga akan menggunakan data perbankan, yaitu melalui rekening bank yang jumlah dananya kurang dari Rp2 juta. Misalnya di BRI terdapat sebanyak 9 juta rekening.
"Persoalannya tidak hanya menyebar duit, tapi kami harus accountable, kami akan terus lakukan secepat mungkin tapi setepat mungkin dalam kendala yang ada saat ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Rayakan Hari Jadi ke-278, Sragen Berpesta Selama 1 Bulan Penuh, Ini Acaranya
- Pansus Pasca-IKN Bidik Senayan hingga Kemayoran Jadi Aset Pemprov Jakarta
- Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-23, Ini Momen Timnas Kalahkan Korsel
- Alun-alun Wonogiri Dipakai Kejuaraan Balap Motor, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jusuf Kalla Ingatkan Prabowo Pentingnya Oposisi
- Surya Paloh Temui Prabowo di Kartanegara
- Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
- BKKBN-TNI AD Kolaborasi Membangun Sumber Air Bersih Guna Turunkan Stunting
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
Advertisement
Advertisement