Advertisement
Hasil Survei: Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo (tengah) memimpin rapat kabinet. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik, sebanyak 64,8%, atau suara mayoritas publik setuju Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju.
"Hanya 30,3 persen masyarakat yang tidak setuju Presiden melakukan reshuffle, kemudian sebanyak 4,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan melalui virtual, Selasa (21/7/2020).
Advertisement
Selain itu,Burhan mengatakan hasil survei itu juga menganalisis opini publik terkait kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para menteri di Istana Negara belum lama ini.
Kendati begitu, sebanyak 54,7% publik tidak mengetahui kabar kemarahan Presiden Jokowi tersebut. Sementara 45,3% mengakui mengetahui kabar tersebut.
Dia menjelaskan sebanyak 17,2% publik menilai Presiden marah lantaran para menteri kurang peka dalam situasi krisis, sebanyak 7,9% publik menilai para menteri kurang koordinasi, sebanyak 6,3% publik menilai Presiden marah karena ego sektoral masing-masing kementerian.
Selain itu, Dia mengatakan tingkat angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sekitar 65,1%. Adapun tren kepuasan tersebut menurutnya masih cukup stabil jika dibandingkan dengan dua bulan yang lalu.
"Tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden dalam menangani pandemi masih cukup tinggi. Ada penurunan sedikit tapi tidak signifikan dibandingkan sebelum pandemi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Meta Perluas Pemakaian AI untuk Moderasi Konten dan Efisiensi
Rusia: Serangan ke Pasukan UNIFIL Jangan Dianggap Normal
Apartemen Cipinang Jadi Pabrik Ekstasi, Polisi Sita Ribuan Butir
BGN Kembali Menutup Ratusan Dapur MBG, Ini Penyebabnya
Advertisement
Kontrak Belum Habis, PPPK Tak Bisa Dipecat Meski Anggaran Tertekan
WFH Bakal Berlaku Lebih Luas, Swasta hingga BUMN Segera Diatur
Stok BBM Dijaga Aman, Pemerintah Terapkan WFH dan Batasi Dinas
4 Anggota TNI Ditetapkan Tersangka Kasus Penyiraman Aktivis KontraS
Indonesia Terapkan B50 Mulai Juli, Kurangi Subsidi dan Impor Solar
Advertisement
IRGC Serang Kapal Kontainer Israel di Teluk Persia
ASN Wajib WFH Setiap Jumat Mulai April, Ini Rinciannya
Prajurit RI Gugur di Lebanon, MPR Desak PBB Agar Israel Disanksi Tegas
Polisi Ungkap Sindikat Uang Palsu Beroperasi dari Hotel
Hemat Energi, MPR Terapkan WFH, WFA dan Batasi Listrik
Advertisement
Kopdes Merah Putih Disiapkan Jadi Pusat Bansos hingga LPG
Berita Pilihan
Advertisement
Aturan Usia Medsos Dinilai Tak Efektif Tanpa Peran Orang Tua
Advertisement
Masuk Jepang Wajib JESTA 2026, Ini Biaya dan Cara Daftarnya
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Film Terlaris Maret 2026, Danur dan Suzzanna Unggul
- Ujian TKA Dimulai April, Sekolah dan Orang Tua Diklaim Makin Siap
- Diduga Lalai Saat Memasak, Rumah di Argorejo Ludes Terbakar
- Per 1 April 2026 Isi BBM Bersubsidi Dibatasi dan Wajib Catat Nopol
- Dari Kelompok Tani, Sekar Arum Ubah Sampah Jadi Prestasi di Jogja
- BGN Kembali Menutup Ratusan Dapur MBG, Ini Penyebabnya
- Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo 1 April 2026, Pagi hingga Malam
Advertisement
Advertisement
