Advertisement
Akibat Pandemi, Tidak Semua PNS Mendapatkan Gaji Ke-13
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan mengumumkan gaji ke-13 untuk ASN/Polri dan pensiunan akan dibayarkan pada Agustus 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pembayaran gaji ke-13 tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan THR yang sudah dilakukan pada Mei 2020 lalu.
Advertisement
Dia menegaskan Gaji dan pensiun ke-13 tidak diberikan kepada pejabat negara eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat setingkat mereka.
"Gaji dan pensiun ke-13 diberikan kepada seluruh ASN/TNI/Polri yang tidak masuk dalam kategori tadi, pejabat negara eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat setingkatnya," katanya, Selasa (21/7/2020).
BACA JUGA : PNS yang Meninggal di Bantul karena Corona Berasal dari
Adapun, anggaran yang disiapkan untuk pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 ini adalah sebesar Rp28,5 triliun.
Perinciannya, untuk ASN pusat adalah sebesar Rp6,37 triliun, pensiun Rp7,86 triliun dan untuk ASN daerah yang dibayarkan melalui APBD adalah sebesar Rp13,89 triliun.
Gaji ke-13 tersebut diharapkan bisa menjadi bagian dari stimulus ekonomi untuk meningkatkan konsumsi atau untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama dikaitkan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Sri Mulyani menambahkan, selama ini kebijakan pemberian gaji ke-13 mengacu pada regulasi PP 35/2019 dan PP 38/2019. Untuk pelaksanaan kebijakan gaji ke-13 tahun ini akan dilakukan perubahan atas PP tersebut.
"[Revisi PP] diharapkan bisa selesai 2 minggu, sehingga Agustus bisa dilaksanakan gaji ke-13 untuk ASN/Polri dan pensiunan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
- Rekrutmen CPNS 2024 Pemkot Semarang Ditutup, 1 Formasi Diperebutkan 46 Pelamar
- Harris-Trump Beri Pesan Persatuan di Peringatan Serangan 11 September
- Kronologi Kader PDIP Ngaku Dijebak untuk Gugat SK Kepengurusan DPP 2024-2025
- Pagi Tadi, Presiden Jokowi Bertolak ke Kaltim untuk Kembali Berkantor di IKN
Advertisement
Kemenhub Tegaskan Belum Ada Kenaikan Harga Tiket KRL
Pembunuhan Aktivis HAM Aysenur oleh Israel, Rusia: Itu Peristiwa Tragis
Advertisement
Bertolak ke IKN, Wapres Mengikuti Sidang Kabinet Bersama Jokowi
KPK Sita Rumah Senilai Rp3,5 Miliar Terkait TPPU Eks Gubernur Maluku Utara
DK PBB Perpanjang Sanksi untuk Sudah Selama Setahun
Daftar Lengkap Pengurus DPP PKB untuk Periode 2024-2029
Mau Liburan di Turki? Begini Tipsnya agar Liburan Anda Berkesan
Advertisement
Gempa Berkekuatan M 6,3 Guncang Keerom Papua
Debat Pilpres AS, Kamala Harris Sebut Trump Telah "Jual" AS ke China
Pansel KPK Umumkan Nama 20 Calon Pimpinan dan Dewas yang Lolos Tes Asesmen
Respons Menpora Dito Terkait Dugaan Korupsi PON 2024
Pembangunan Landasan Pacu Bandara IKN Rampung
Advertisement
Sambut Perhelatan MotoGP, Garuda Indonesia Luncurkan Pesawat IndonesiaGP
Berita Pilihan
- Daftar Lengkap Pengurus DPP PKB untuk Periode 2024-2029
- Pansus Hak Angket Haji Ancam Panggil Paksa Menag Yaqut Usai 3 Kali Mangkir
- DPR dan KPU Sepakat Pilkada Ulang pada 2025 Jika Kotak Kosong Menang
- Pengamanan Pilkada 2024, Ini Strategi yang Disiapkan Polri
- Korupsi Pengadaan Xray di Kementerian Pertanian Merugikan Negara hingga Rp82 miliar
Advertisement
Seorang Nelayan Dilaporkan Hilang dan Tenggelam di Pantai Samas Bantul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Coblos Semua Paslon Berpotensi Merusak Proses Demokrasi
- Terlibat Tindak Pidana, 9 Anggota Polri Dipecat dengan Tidak Hormat!
- Ini Alasan Pramono Anung Mundur dari Seskab Jokowi pada 22 September
- KPK Dalami Kasus Pencucian Uang dan Gratifikasi Bupati Kepulauan Meranti
- Dilantik Jadi Mensos, Segini Harta Gus Ipul, Masih Punya Utang Rp162 Juta
- Periksa Manager Keuangan PT Inti Alasindo Energi, KPK Perdalam Dugaan Korupsi di Perusahaan Gas Negara
- Dilantik Jadi Mensos, Gus Ipul Tanggalkan Jabatan Wali Kota Pasuruan Jatim
Advertisement
Advertisement
