Advertisement
Minat Pendaftar di Sekolah Kejuruan Masih Minim
Siswa Polman Astra. Politeknik Manufaktur Astra adalah institusi pendidikan tinggi vokasi yang berada di bawah naungan Yayasan Astra Bina Ilmu, satu dari 9 Yayasan yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk. - foto polman.astra.ac.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Peminat sekolah kejuruan atau vokasi dinilai masih minim. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Pendidikan agar bisa menelurkan sumber daya manusia yang matang lewat sekolah kejuruan.
Guru Besar UTB Iwan Pranoto mengatakan bahwa peminat sekolah vokasi saat ini masih lesu. Padahal pekerja dari lulusan sekolah vokasi sudah matang dari sisi skill dan bisa lebih siap menghadapi dunia kerja.
Advertisement
" Yang saya soroti, kecakapan yang sifatnya pengembangan diri itu jadi bagian penting dari pendidikan vokasi," kata Iwan, Sabtu (11/7/2020).
BACA JUGA : SMK Kesehatan Sadewa Gandeng RRI dalam Progam Belajar
Lulusan vokasi, menurutnya juga lebih siap karena selain siap kerja juga soap belajar. Apalahi ilmu di dunia indistri selalu baru setiap tahun.
Kemudian, yang kemungkinan mengurangi minat pada sekolah vokasi adalah mahalnya biaya dalam pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi biayanya berkali lipat dari pendidikan umum.
"Maka tugas Dirjen berat untuk mengubah perspektif bahwa sekolah kejuruan itu tidak berhenti saat lulus, tapi akan ada kelanjutannya, yaitu di dunia kerja," ungkap Iwan.
Iwan menyarankan, agar vokasi bisa lebih diminati, perlu ada program-program selain kemudahan kerja bagi para lulusan.
"Di beberapa negara tetangga sudah diberlakukan. Jadi ada program multientry, jadi bisa masuk di tahun kedua atau ketiga, sudah bekerja bisa masuk lagi," tambah Iwan.
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Wikan Sakarinto mengatakan bahwa memang stigma pada sekolah vokasi perlu diubah.
"Inginnya nanti ada SMK fast track 4,5 tahun dengan lulusan D2. Lalu nanti bisa lanjut ke D4 masuk langsung di tahun ketiga," ungkap Wikan.
Hal ini, imbuh Wikan, menjadi PR bersama, juga agar bisa menjawab mengapa perlu masuk ke sekolah kejuruan, terutama di tengah perkembangan industri yang begitu cepat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
