Advertisement
Setelah Dijatuhi Sanksi Trump, Inggris Dukung Mahkamah Internasional
Donald Trump. - Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, LONDON--Inggris mengatakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) harus dapat bekerja secara independen, tanpa takut akan sanksi, dua hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui sanksi ekonomi dan perjalanan terhadap sejumlah pegawainya.
"Inggris sangat mendukung Mahkamah Pidana Internasional dalam menangani impunitas bagi kejahatan internasional paling buruk," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.
Advertisement
"Kami akan terus mendukung reformasi positif mahkamah tersebut, sehingga pihaknya beroperasi seefektif mungkin. Pegawai ICC harusnya dapat menjalankan tugas mereka secara independen dan tanpa memihak, serta jangan takut dengan sanksi."
Sanksi AS yang disetujui Trump menargetkan pegawai ICC, yang terlibat dalam penyelidikan apakah pasukan Amerika melakukan kejahatan perang di Afghanistan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Korban Penganiayaan Kapuk Dilaporkan, Ini Respons Kuasa Hukum
Waspada Sinkhole Situjuah, Ini 11 Tanda Awalnya
Polisi Tangkap Influencer Jaksel Produksi Ganja dari Dark Web
Kemenhub Ungkap Kronologi Penembakan Pesawat di Boven Digoel
Advertisement
Tunggakan Iuran BPJS Tembus Rp26,47 Triliun
Stok BBM Shell Sempat Kosong, Bahlil Sebut Aman
Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Ini Daftarnya
Nasib 13 Penumpang Smart Air Seusai Insiden Karowai Belum Jelas
Praperadilan Yaqut di Kasus Kuota Haji, KPK Buka Suara
Advertisement
Tol dan Jalan Nasional Disiapkan Jadi Runway Darurat
Seleksi ADK OJK Dibuka, Politisi Wajib Mundur Parpol
Teror Ular Kobra Jawa Resahkan Warga Perumahan di Ponorogo
BNPB Sebut 108 DAS Picu Bencana Berulang, Sungai Progo Jadi Fokus
Pesawat Smart Air Ditembaki KKB, Pilot dan Kopilot Tewas
Advertisement
Diplomat Palestina Masuk Bursa Presiden Majelis Umum PBB Tahun Ini
Berita Pilihan
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Advertisement
KDRT Dominasi 213 Kasus Kekerasan di Bantul Sepanjang 2025
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Tottenham vs Newcastle, Duel Bangkit Dua Wakil Liga Champions
- Perkelahian Malam di Imogiri Bantul, Dua Pemuda Luka Kena Sajam
- Chelsea Wajib Menang Kontra Leeds Demi Jaga Asa Liga Champions
- PSBS Biak Percayakan Sisa Musim ke Marian Mihail
- Kasus Pembakaran Fasilitas Polisi, Mahasiswa UNY Dituntut 1 Tahun
- Mourinho Makin Dekat ke Kursi Pelatih Timnas Portugal
- Ruang Digital Ramah Anak, antara Regulasi dan Komitmen Negara
Advertisement
Advertisement
