Kemenhub Akui Kewalahan Atur Penumpang KRL

Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan mengaku kesulitan untuk mengontrol lonjakan penumpang yang tak sesuai dengan kapasitas kereta rel listrik (KRL) atau commuter line saat penerapan fase kenormalan baru (new normal).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulfikri mengatakan, beberapa kantor di daerah Jabodetabek telah mulai menerapkan skema bekerja di kantor atau work from office. Hal itu membuat di beberapa stasiun terjadi penumpukan konsetrasi penumpang dari kalangana pekerja di jam-jam tertentu.

“Gambaran puncak ini kapasitas selalu ada yang melonjak, kapasitas tak mampu hadapi lonjakan, akibatnya ada antrian. Saat menjelang transisi ini semakin meningkat, beberapa kantor menerapkan WFO ini kondisi yang ada sehingga terjadi di hari tertentu penumpukan terkonsentrasi jam-jam tertentu,” katanya, dalam webinar, Sabtu (13/2/2020).

Dia mengatakan, lonjakan volume penumpang biasanya terjadi pada jam-jam sibuk yakni pukul 06.00-07.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00-18.00 WIB.

Menurut data yang diperolehnya, kapasitas kereta yang disediakan pada periode pukul 06.00-08.00 mencapai 69.168 orang. Namun, pada 10 April-12 Juni 2020 terdapat beberapa kali lonjakan penumpang di atas kapasitas. Salah satu rekor tertinggi jumlah penumpang adalah sebanyak 77.575 penumpang yag terjadi pada April 2020.

Dia melanjutkan, secara rata-rata jumlah penumpang sepanjang pekan ini mencapai 70.000 orang. Jumlah itu tentu saja melampaui kapasitas yang disediakan oleh KCI.

“Penumpang rute Jakarta-Bogor ini mencapai 60 persen dari total penumpang di Jabodetabek. Di minggu-minggu pertama kapasitas tak mampu menampung jam puncak. Sampai jam 8.00-9.00 WIB masih terjadi antrian,” katanya.

Untuk itu dia meminta penumpang KRL dapat menghindari perjalanan yang dilakukan pada jam-jam sibuk pada pagi dan sore hari. Hal  itu dilakukan agar dapat protokol kesehatan dapat dijalankan dengan baik dan melindungi penumpang dari potensi penularan virus corona.

“Kalau mau, penumpang bisa pakai moda alternatif lain. Kita harus bisa disiplin protokol dilakukan menuju kebiasaan baru,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia