Advertisement
Muhammadiyah Nilai Kebijakan New Normal Membingungkan Masyarakat
Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (16/4/2020). Pemprov DKI Jakarta akan memberikan sanksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempertanyakan rencana pemerintah memberlakukan new normal atau normal baru di tengah meluasnya penyebaran Covid-19.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan pernyataan pemerintah terkait New Normal menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di kalangan masyarakat.
Advertisement
Dia menyebutkan di satu sisi pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Di sisi lain, pemerintah berencana memberlakukan relaksasi aturan pembatasan sosial.
"Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," katanya melalui pernyataan pers PP Muhammadiyah, Kamis (28/5/2020).
Menurutnya perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan new normal sehingga masyarakat tidak membuat penafsiran masing-masing. Apalagi, di saat mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup.
Kata Haedar, laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Akan tetapi pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.
"Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonomi memang panting, tetapi yamg tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Vonis Mati Tahanan Palestina oleh Israel Disorot Indonesia
4 Prajurit Jadi Tersangka Kasus Air Keras Andrie, Ini Kata Mabes TNI
Kementan Dorong AUTP Hadapi El Nino, Lindungi Petani dari Gagal Panen
IDF Bantah Terlibat Serangan yang Tewaskan 3 Prajurit TNI di Lebanon
Advertisement
Pemerintah Pastikan Tarif Listrik PLN Triwulan II 2026 Tak Naik
Kasus Video Profil Desa Karo, Majelis Hakim Bebaskan Amsal Sitepu
Polandia Tolak Permintaan AS Pindahkan Rudal Patriot ke Timur Tengah
BPS Wanti-wanti Produksi Beras Turun Awal 2026, Ini Peyebabnya
Uni Eropa Kutuk Serangan ke Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon
Advertisement
Gempa M5,0 Guncang Jepang Timur, Shinkansen Sempat Berhenti
Harga Gas Uni Eropa Melonjak 70 Persen Imbas Konflik di Timur Tengah
Iran Tolak Gencatan Senjata, Minta Perang Dihentikan Total
KPK Periksa Pengusaha Rokok Asal Pasuruan Terkait Kasus Bea Cukai
Trump Sebut Pasukan AS Segera Tinggalkan Iran dalam 3 Pekan
Advertisement
Kondisi Psikologis Aktivis KontraS Andrie Yunus Stabil
Berita Pilihan
Advertisement
Hasto Wardoyo: Jangan Puas dengan Predikat Opini WTP Pemkot Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Babak I Bolivia vs Irak 1-1, Tiket Piala Dunia Dipertaruhkan
- Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo 1 April 2026, Pagi hingga Malam
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, 1 April 2026
- Prediksi Irak vs Bolivia: Perebutan Tiket Terakhir Piala Dunia 2026
- Dari Kelompok Tani, Sekar Arum Ubah Sampah Jadi Prestasi di Jogja
- Pemkot Jogja Tegaskan Larangan Siswa Tanpa SIM Bawa Motor ke Sekolah
- BGN Kembali Menutup Ratusan Dapur MBG, Ini Penyebabnya
Advertisement
Advertisement
