Advertisement
Mulai Mei 2020, Siapa Pun yang ke Bali Wajib Tunjukkan Surat Negatif Covid-19

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Bali menetapkan syarat dan ketentuan bagi publik yang ingin datang ke Bali, salah satunya wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari rumah sakit pemerintah atau daerah dan laboratorium rujukan.
Pemprov Bali melalui Surat Edaran Nomor 10925 Tahun 2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang pada Pintu Masuk Wilayah Bali dan Percepatan Penanganan Covid-19 akan memberlakukan ketentuan tersebut mulai 28 Mei 2020.
Advertisement
Dalam surat tersebut, pengelola dan pemangku kepentingan Bandara I Gusti Ngurah Rai diminta melaksanakan pengendalian pembatasan perjalanan orang secara ketat.
Salah satunya dengan hanya memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan dengan hasil negatif dari uji swab berbasis polymerase chain reaction (PCR) yang dikeluarkan oleh laboratorium rumah sakit pemerintah daerah atau laboratorium yang dirujuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
“Surat keterangan hasil negatif Covid-19 dari uji swab valid atau memiliki masa berlaku selama-lamanya 7 hari terhitung saat ketibaan pada pintu masuk wilayah Bali,” tulis surat edaran tersebut seperti dikutip Sabtu (23/6/2020).
Tak hanya untuk jalur udara, ketentuan tersebut tersebut juga diberlakukan bagi pengelola dan pemangku kepentingan pelabuhan penyeberangan atau angkutan laut pemberangkatan dan pengelola pintu masuk perairan wilayah Bali.
Pelaku perjalanan yang berencana masuk wilayah Bali melalui angkutan udara atau pesawat juga wajib mengisi formulir aplikasi yang dapat diakses pada alamat web cekdiri.baliprov.go.id dan dapat menunjukkan QRCode kepada petugas verifikasi.
Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk beberapa kepentingan, di antaranya pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, serta pelayanan fungsi ekonomi penting.
Surat Edaran yang dikeluarkan Gubernur Bali Wayan Koster tersebut dibuat atas pertimbangan Surat yang diajukan Gubernur kepada Menteri Perhubungan RI, Nomor: 550/3563/Dishub, 18 Mei 2020
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement

Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement