Advertisement
Dukung Ketahanan Pangan Pasca Corona, 1,8 Juta ha Lahan Transmigrasi Disiapkan untuk Pertanian

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan 1,8 juta hektare (ha) lahan transmigrasi untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi Covid 19. Lahan pertanian tersebut akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan hasil panen padi.
Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengatakan bahwa dari 1,8 Juta ha lahan pertanian tersebut, sebanyak 500.000 ha telah melakukan aktivitas produksi. Intensifikasi dilakukan untuk menggenjot percepatan dan peningkatan produksi padi di lahan tersebut.
Advertisement
“Lahan yang bisa digunakan untuk intensifikasi ada 1,8 juta ha lahan pertanian di 3,2 juga ha kawasan transmigrasi. Lokasinya menyebar di beberapa daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/5/2020).
Abdul Halim menuturkan intensifikasi pada 500.000 ha lahan transmigrasi ini diperkirakan akan membantu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 juta orang per tahun. Dia mencontohkan, rerata hasil panen sekitar 3-4 ton per ha untuk satu kali tanam. Melalui program intensifikasi ini, sebisa mungkin hasil panen akan digenjot minimal 5-6 ton per ha dalam satu kali tanam.
Dia mengklaim, 500.000 ha lahan tersebut telah memenuhi prasyarat untuk dilakukan intensifikasi, yakni tersedianya tenaga kerja, bibit unggul, pupuk, mekanisasi dan irigasi, rice milling, off taker, dan perbankan.
Adapun, sisanya, yakni 1,3 jua ha lahan akan dilakukan intensifikasi jangka panjang dengan terlebih dulu menyiapkan prasyarat yang belum tersedia seperti mekanisasi dan irigasi, rice milling, dan off taker. Penyediaan prasyarat intensifikasi tersebut, lanjutnya, akan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
“Kita uji coba di 500.000 ha ini dulu menjelang awal tahun 2021. Maka setelah itu kita bergerak di 1,3 jua ha lahan selebihnya. Ini sifatnya untuk jangka menengah dan jangka panjang,” paparnya.
Abdul Halim menambahkan peningkatan produktivitas pertanian sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terancamnya ketahanan pangan pasca pandemi Covid-19. Ancaman terjadinya penurunan ketersediaan kebutuhan pangan tersebut, lanjutnya, tidak hanya dialami Indonesia saja namun juga negara-negara lainnya.
“Karena Covid-19 impor menjadi sulit karena setiap negara pasti akan memikirkan kebutuhannya sendiri. Kita harus berani untuk berdiri sendiri, maknaya UKM digenjot, pertanian digenjot, karena setiap negara akan mempertahankan wilayahnya masing-masing,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement